Kemnaker Dorong Perusahaan Miliki Praktisi SDM/HRD Kompeten

Spread the love

JakCityNews (Purwakarta) – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menilai salah satu kunci perusahaan berjalan dengan baik yakni apabila ditangani oleh Sumber Daya Manusia atau Human Resource Development (SDM/HRD) memiliki kompetensi. Dengan praktisi SDM/HRD yang berkompetensi, diyakini akan mampu meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatan produktivitas perusahaan. 

Penegasan tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Standarisasi Kompetensi Kemnaker, Muchtar Aziz, saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) secara virtual, dalam rangka mendapatkan masukan untuk penerapan sertifikasi wajib bidang manajemen SDM  di  kabupaten Purwakarta,  Jawa Barat, Kamis (12/11/2020).

“Salah satu kunci perusahaan berjalan baik yakni kalau ditangani oleh SDM/HRD yang memiliki kompetensi, ” ujar Muchtar Aziz.

Baca juga :

Muchtar Aziz berpendapat pentingnya sertifikasi manajemen SDM/HR bagi praktisi SDM/HRD di perusahaan. Dalam upaya mengimplementasikan sertifikasi manajemen SDM, bahkan Pemerintah melalui Menaker telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menaker Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberlakukan Wajib Sertifikasi Kompetensi Terhadap Jabatan Bidang Manajemen SDM, pada 22 Juli 2019 lalu.

Muchtar Aziz menjelaskan SE dikeluarkan dalam rangka mewujurkan perusahaan yang kompeten, kompetitif, beretika dan patuh pada ketentuan yang berlaku serta guna membangun hubungan industrial yang harmonis di perusahaan. 

“Untuk mewujudkan hal itu, maka diperlukan bagian SDM/HRD yang memiliki kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, “ kata Muchtar Aziz. 

Terkait hal tersebut lanjut Muchtar Aziz, Kemnaker sebagai instansi pembina teknis di bidang manajemen SDM akan memberlakukan wajib sertifikasi kompetensi bagi pekerja yang menduduki jabatan SDM/HRD dua tahun sejak diterbitkan SE tersebut. 

“Sertifikasi kompetensi dimaksud menggunakan skema sertifikasi kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan mengacu SKKNI bidang manajemen SDM yang berlaku, “ kata Muchtar Aziz. 

Muchtar Aziz menambahkan sebelum pemberlakukan wajib sertifikasi kompetensi bagi pekerja SDM/HRD, pihaknya terus melakukan secara periodik untuk memperoleh masukan dari bawah (bottom up) dari perusahaan. Sejak diterbitkanya SE Menaker dua tahun silam, pihaknya telah mengundang beberapa praktisi dari perusahaan/industri pertambangan, manufaktur, maupun hospitality dalam FGD di beberapa kota besar seperti di Surabaya, Medan maupun Makassar.

“Pertemuan dengan praktisi SDM/HRD ini menjadi bagian penting untuk melakukan sosialisasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat khususnya praktisi SDM/HRD. FGD ini juga dalam rangka memperoleh masukan dari secara bottom up (dari bawah ke atas). Seperti apa keinginan dari praktisi HR, ketika sertifikasi ini diberlakukan secara wajib, “ lanjut Muchtar Aziz. (Bag)