UMKM Menyerap Hampir 75 Persen Angkatan Kerja

Spread the love

JakCityNews ( Jakarta) – Pemerintah memberikan prioritas pengembangan kepada usaha mikro di seluruh pelosok tanah air. Pada tahap awal program ini, Pemerintah memberikan bantuan tunai langsung kepada 12 juta usaha mikro yang tidak sedang memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan. Hal ini sangat tepat mengingat usaha mikro dan kecil adalah tulang punggung dalam penyerapan tenaga kerja yang menyerap hampir 75 persen dari seluruh angkatan kerja.


“Pengembangan UMKM menjadi sangat penting sebagai upaya kita untuk mengurangi kesenjangan,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan kunci dalam acara Baitu Al-Maal Wa Al-Tamil (BMT) Summit 2020 yang diselenggarakan secara daring oleh Majelis Ulama Indonesia, Senin (16/11/2020).

Di jelaskan oleh Wapres, dengan jumlah yang tidak kurang dari 4.000, BMT berpotensi untuk menggerakan perekonomian dari bawah sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu mesin penggerak ekonomi nasional. 

“Saya juga berpendapat bahwa saat ini adalah momen yang tepat untuk   menggelorakan kembali berbagai upaya dalam  memberdayakan usaha mikro dan kecil,” terangnya.

Lebih lanjut, Wapres menuturkan,   dalam pandangannya terdapat dua hal yang membuat saat ini merupakan momen yang tepat untuk merealisasikan segenap potensi usaha mikro kecil. Pertama,   pemerintah sedang berupaya keras untuk membangkitkan perekonomian yang telah mulai menunjukkan adanya pemulihan.

“Pemerintah pada tahun ini mengalokasikan dana sebesar Rp 695,2 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dari jumlah tersebut, sekitar 350 triliun rupiah atau lebih dari 50 persen dialokasikan untuk  menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat dan UMK. Selain itu juga diberikan berbagai insentif lainnya, termasuk keringanan pajak yang jumlahnya lebih dari 100 tiliun rupiah,” paparnya.

Baca juga :

Wapres menambahkan bahwa prioritas dan keberpihakan yang diberikan pemerintah kepada usaha mikro dan kecil, termasuk usaha mikro yang berbasis keluarga adalah dalam rangka   menangani kelesuan ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

“Keberpihakan tersebut  ditunjukkan dengan diluncurkannya Program Bantuan Produktif kepada  pelaku usaha mikro oleh Bapak Presiden pertengahan bulan Agustus yang lalu. Program pemberian bantuan secara langsung kepada usaha mikro ini merupakan program yang  pertama kalinya dilaksanakan oleh pemerintah,” ungkapnya.

Kedua, terang Wapres, pemerintah saat ini memiliki kemauan politik yang sangat tinggi dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.

“Sebagaimana kita ketahui, dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, yang dipimpin langsung oleh Presiden dan saya, selaku ketua harian. Pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah difokuskan kepada 4 (empat) hal yaitu; Pengembangan Industri Produk Halal, Pengembangan Industri Keuangan Syariah, Pengembangan Dana Sosial Syariah, dan Pengembangan dan perluasan kegiatan usaha Syariah,” urainya.

Upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di atas, tuturnya, sangatlah erat kaitannya dengan pengembangan Usaha mikro, kecil, dan menengah. Secara langsung atau tidak, suksesnya pelaksanaan  fokus tersebut akan menghasilkan usaha mikro dan kecil termasuk BMT yang tangguh dan memiliki daya saing.

“Sebagai ketua harian KNEKS, saya akan memastikan seluruh Kementerian dan Lembaga untuk melaksanakan berbagai upaya tersebut,” tegasnya. (Alvim)