DPR : Pembelajaran Tatap Muka, Banyak Syarat Harus Dipenuhi

Spread the love
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian.

JakCityNews (Jakarta) – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendorong seluruh pemangku kepentingan dunia pendidikan agar mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan pemerintah untuk membuka kembali sekolah.

Hetifah menilai kebijakan pembukaan sekolah tatap muka ini merupakah salah satu upaya pemerintah untuk mereduksi dampak negatif apabila kebijakan belajar dari rumah tetap dilaksanakan. Salah satunya adalah potensi learning loss, atau kehilangan pembelajaran yang disebabkan rendahnya akses internet di berbagai daerah, juga perbedaan kemampuan SDM pengajar dalam melakukan pendidikan jarak jauh.

“Terdapat banyak syarat yang harus dipenuhi sebelum sekolah dapat menyelenggarakan pendidikan tatap muka. Kami sebagai wakil rakyat mendorong seluruh stakeholder untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan ini, ” ujar Hetifah di Jakarta, Selasa (6/1/2021)

Politikus Partai Golkar itu berpendapat langkah pemerintah untuk mulai melonggarkan kebijakan pembukaan sekolah, tidak diambil dengan semena-mena dan banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum menyelenggarakan pendidikan tatap muka. Setiap keputusan yang diambil pemerintah harus berbasis data, dan tidak bisa hanya mengandalkan sentimen dari masyarakat.

Baca juga :

“Pembelajaran tatap muka ini bukan diwajibkan, tetapi dibolehkan untuk mereka yang merasa perlu. Lebih baik menghindari mudharat yang lebih besar, dan lebih baik mencegah daripada mengobati. Sekali lagi, keselamatan dan kesejahteraan anak-anak kita jauh lebih penting dari berbagai target dan capaian lainnya, ” ujarnya.

Hetifah menegaskan Kemendikbud, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya tetap memberikan alternatif bagi mereka yang menjalankan pembelajaran jarak jauh. Dia menilai pilihan tersebut lebih utama bagi mereka yang mampu menjalankan, dan harus mendapatkan fasilitas dan dukungan yang memadai dari pemerintah.

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi, bantuan gawai, serta program pendampingan guru tetap harus menjadi fokus pembangunan pendidikan kedepannya, karena di masa depan, blended learning atau pembelajaran campuran daring dan luring tidak dapat terelakkan.

“Kami menghimbau para pemangku kepentingan di seluruh daerah di Indonesia untuk berusaha sebaik mungkin dalam mengambil kebijakan pendidikan yang berkeadilan, dengan tetap menomorsatukan kesehatan, demi pembangunan SDM Indonesia Unggul yang sehat dan cerdas,” katanya.
cerdas,” katanya. (Bag)