Curhat ke Ketua DPD RI, RK Minta Keadilan Politik Masyarakat Jabar

Spread the love

JakCityNews (Jakarta) – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) menyampaikan aspirasi masyarakat Jawa Barat terkait keadilan politik bagi provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia. Penduduk Jabar tercatat mendekati 50 juta jiwa dengan 27 kabupaten/kota.

“Saya sangat berterima kasih, Pak Ketua DPD datang ke Jabar secara khusus untuk membicarakan soal otonomi daerah, terkait pemekaran daerah di Jabar, ” kata RK di Puan, rumah dinas Gubernur Jabar, Bandung, Jabar, Rabu (13/1/2021) siang.

RK mengatakan bukan sekadar euforia masyarakat, tetapi memang bedasarkan kajian dan pertimbangan yang rasional karena daerah yang diajukan untuk dimekarkan juga sudah sangat siap.

Ketua DPD RI beserta rombongan dalam rapat kerja dengan Gubernur Jabar memang membahas dua isu spesifik. Yaitu tentang pemekaran daerah di Jabar dan pertanian, terkait ketahanan pangan nasional. Mengingat Jabar adalah salah satu provinsi penopang pangan nasional.

Ridwan mengungkapkan jumlah penduduk Jabar setara dengan 1/5 penduduk Indonesia. Setara dengan penduduk Korea Selatan, dengan jumlah penduduk muslim yang lebih banyak dari Arab Saudi. “Bayangkan, Bupati Bogor, harus mengurus 6 juta penduduk, setara dengan penduduk Sumatera Barat, yang diurus oleh seorang Gubernur dan belasan Bupati/Walikota, ” ujarnya.

Gubernur berlatar aristek ini juga membandingkan Provinsi Jawa Timur, dengan penduduk hampir sekitar 38 juta jiwa, memiliki 38 kabupaten/kota. Begitu pula dengan jumlah desa. Jawa Tengah, dengan jumlah penduduk sekitar 34 juta jiwa, memiliki 8.000 desa, sementara Jabar hanya punya 5.000 desa.

Baca juga :

“Dari situ saja, Jateng dapat dana desa Rp.8 trilyun, sementara Jabar Rp.5 trilyun. Begitu pula dana transfer pusat, karena alokasinya berdasarkan jumlah daerah, maka selisih Jatim dan Jabar dalam 5 tahun, mencapai Rp.50 trilyun. Satu anak di Jatim dapat pembiayaan Rp.1 juta, sementara di Jabar terpaksa hanya dapat Rp.600 ribu, ” ujarnya.

“Sekali lagi ini soal keadilan politik bagi masyarakat Jabar. Saya sangat berharap kepada DPD sebagai wakil daerah dapat memperjuangkan keadilan politik tersebut. Kalau pemekaran daerah masih sulit, tolong ubah pola pendekatan fiskal, dengan tidak melihat jumlah daerah, tapi jumlah penduduk,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, LaNyalla menyatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang juga Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, pada Desember lalu. “Insya Allah hal ini juga akan saya sampaikan langsung kepada Presiden Jokowi dalam forum konsultasi bulan ini, ” tandas mantan Ketua Umum PSSI itu.

Seperti diketahui, Provinsi Jabar telah menyiapkan secara matang pemekaran tiga daerah. Yaitu Sukabumi Utara, Bogor Barat dan Garut Selatan. Ketiga daerah baru tersebut dikatakan sudah siap dari sisi kemampuan fiskal sebagai daerah otonom.

Melalui keterangan tertulisnya, LaNyalla meyakini Presiden Jokowi akan memberi atensi, apalagi presiden sangat fokus membangun ketahanan pangan nasional melalui program food estate dan beberapa stimulus lainnya.

Menurutnya, salah satu kebijakan pemerintah di tahun 2021 adalah menaikkan anggaran ketahanan pangan sebesar 30 persen dari tahun sebelumnya. Tahun 2020, anggaran ketahanan pangan Rp 80 triliun. Sedangkan tahun 2021 ini, anggaran menjadi Rp 104 triliun. (Bag)