Senator Sylviana : Saatnya Revolusi Sistem Kesehatan di Indonesia

Spread the love
Ketua Komite III DPD RI, Sylviana Murni.

JakCityNews (Jakarta) – Ketua Komite III DPD RI, Sylviana Murni, menilai bahwa sudah waktunya melakukan revolusi kesehatan di Indonesia. Hal mendasar untuk melakukan revolusi sistem kesehatan di Indonesia bisa dimulai dari data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, hingga bentuk penyelenggaraan dan pelayanan yang dilakukan oleh petugas kesehatan.

“Sudah sejauhmana petugas menerapkan tahapan-tahapan kebijakan yang sudah tertera, ” kata Sylviana melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (23/1/2021) di Jakarta.

Menurut Sylviana, dalam situasi pandemi Covid-19, data semacam ini membantu publik agar tidak berandai-andai lagi tentang kebutuhan masyarakat, tetapi lebih pasti dalam merencanakan sistem kesehatan nasional yang lebih tanggap.

“Dari data tersebut kita dapat mengevaluasi dan mengukur postur kesehatan kita sejak 2014, kemudian memprediksi postur kesehatan kita lima atau sepuluh tahun yang akan datang, ” ujarnya.

Baca juga :

Sylviana menambahkan, dari data ini juga penting bagi pengambil kebijakan untuk memutuskan strategi kesehatan apa yang harus dilakukan segera untuk dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Menurutnya kewajiban menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan berada di pundak negara, sebagaimana ditegaskan dalam UUD NRI 1945 pasal 34 ayat (3).

Dalan pelaksanaannya, tambah Senator dari DKI Jakarta ini, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Diperlukan peran serta swasta dalam upaya memberikan akses layanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat.

Sylviana mengungkapkan, data Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) 2018 menyebutkan bahwa jumlah rumah sakit swasta adalah 1.016 dengan tingkat pertumbuhan 7 persen per tahun. Adapun rumah sakit pemerintah berjumlah 1.804 dengan tingkat pertumbuhan 3 persen setiap  tahun. 

Sylviana mengatakan ngka-angka tersebut mengindikasikan peran penting sektor swasta dalam dunia kesehatan di Tanah Air. Upaya paling nyata dari pemerintah untuk memastikan ketersediaan akses kesehatan bagi semua adalah penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah diperkenalkan sejak 2014. 

“Dengan target cakupan sekitar 260 juta orang dan layanan yang komprehensif,” kata Sylviana Murni. (Bag)