Komite III DPD RI Lakukan Pengawasan UU Kepariwisataan di Daerah

Spread the love

JakCityNews (Jakarta) – Komite III DPD RI melakukan pengawasan atas berbagai kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah bagi sektor pariwisata di masa pandemi Covid-19, di provinsi Sumatera Barat. Sektor pariwisata merupakan sektor paling terdampak di masa pandemi Covid-19.


“Pengawasan itu dilakukan dalam kerangka Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, ” kata Ketua Komite III DPD RI, Sylviana Murni saat Focus Group Discussion (FGD) Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan di Hotel Mercure Padang, Senin, (22/3/2021).

Dihadiri Wakil Ketua, Evi Apita Maya dan anggota rombongan Muslim M Yatim, Muhammad Ghazali, Zuhri M Syazali, Ria Saptrika, Abdi Sumaithi, Erlinawati, Iskandar Muda Baharudin.

Sylviana Murni mengatakan, pada Maret 2021 menandai satu tahun penyebaran pandemi Covid-19 di belahan dunia termasuk di Indonesia. “Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 sangat luar biasa, bukan saja pada masyarakat jutaan manusia di belahan dunia tetapi juga keterpurukan ekonomi dan kemiskinan secara global, ” katanya.

Baca juga :

Ia menjelaskan, hingga saat ini terdata sekitar 2,6 juta penduduk dunia meninggal karena terpapar Covid-19. Sedangkan data untuk Indonesia mencapai lebih 37 ribu. “Di sektor ekonomi, IMF telah menetapkan tahun 2020 sebagai the great lockdown. Kondisi ini lebih buruk dari the Great Depression yang terjadi pada 1929 dan The global Financial Crisis pada 2008, ” katanya melalui siaran tertulisnya.

Sylviana menyatakan, pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi akan mencapai minus 7,6 persen dengan tingkat pengganguran per-Agustus 2020 mencapai 7,42 persen.

“Pandemi Covid-19 juga menyebabkan kenaikan kemiskinan global (kemiskinan global) pertama dalam beberapa dekade terakhir. PBB menyebutkan hingga akhir 2020, lebih dari 71 juta orang jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem (kemiskinan ekstrem), ” ujar  Sylviana. (Bag)