Jadi Intermediate Structure, MUI Harus Terapkan Pola Pikir yang Wasathy

Spread the love
Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin.

JakCityNews (Jakarta) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, merupakan intermediate structure (penghubung) antara organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan pemerintah, maupun dengan antar umat beragama. Oleh karena itu, MUI harus menerapkan pola pikir wasathy (moderat) dalam menjalankan tugas sehari-hari agar tidak terjadi paham yang berat sebelah dalam melaksanakan tugasnya.

“Intinya pertama tentang cara perpikir MUI ini apa? Kriteria yang kita pakai, kita sudah sepakat menggunakan cara berpikir wasathy, Tidak terlalu lemah, tidak terlalu berlebihan, tapi tengah, wasathy,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin selaku Ketua Dewan Pertimbangan MUI dalam Rapat Pimpinan Dewan Pertimbangan MUI yang selenggarakan di Istana Wakil Presiden,  Jakarta,Senin (29/3/2021).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, khususnya di Indonesia yang majemuk, MUI harus dapat mengawal agar tidak berkembangnya paham radikalisme melalui penerapan pola pikir wasathy yang juga tertera dalam manhaj (kaidah-kaidah) MUI. Sehingga ke depan, MUI dapat membantu pemerintah untuk melindungi negara, agama, dan umat.

“Menjaga agama, menjaga negara, menjaga umat. Tiga himayat (perlindungan),” tutur Wapres.

“Kita kuatkan supaya negara tidak terintervensi. Umat supaya menjadi mandiri. Kemudian juga agama ini supaya menjadi kuat, jangan menjadi lemah,” tambahnya.

Baca juga :

Sehingga dalam jangka panjang, apabila terjadi perilaku menyimpang di masyarakat, menurut Wapres, hal tersebut tidak langsung dialamatkan kepada suatu agama atau kepercayaan tertentu.

“Terutama misalnya di dalam rangka kita melaksanakan melawan cara berpikir yang wasathy, yang tidak moderat. Nah ini kita melihat ada gejala-gejala sehingga berkembangnya radikalisme yang sering dialamatkan kepada umat. Ini kita harus menjaga betul bahwa setiap tindakan yang menyimpang daripada itu adalah hal-hal yang diluar dan itu tidak ada hubungannya dengan agama, dengan Islam,” ungkap Wapres.

Wapres menekankan,  pentingnya dilakukan evaluasi kinerja dan harmonisasi hubungan antara MUI pusat dan daerah, agar seluruh kebijakan MUI dapat didiseminasikan secara satu suara baik di pusat maupun daerah. “Kalau sampai MUI daerah dan pusat tabrakan, tidak boleh terjadi, baik sikap-sikap politik dan ekonomi. Karena semuanya itu ada putusan-putusannya yang sudah harus dipatuhi yang harus dilaksanakan,” tandasnya. (Alvim)