Hifni Hasan : Kapolri Masuk Pusaran Konflik PB ISSI

Spread the love
Ketum KONI Pusat Marciano Norman hadiri Munaslub ISSI 2021 (Dok)

JakCityNews (Jakarta) – Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB.ISSI) 2021 yang berlangsung Sabtu, (3/4/2021) di Jakarta dan telah memilih Kapolri Jenderal Polisi Sigit Sulistyo Prabowo sebagai Ketua Umum periode 2021-2025 dinilai oleh beberapa pihak cacat hukum.

Pasalnya, selain tidak dihadiri oleh Sigit Sulistyo, secara organisasi PB ISSI masih bermasalah dan sudah masuk ranah persidangan di Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI).

Seperti yang  disampaikan pengamat olahraga  Hifni Hasan kepada wartawan menanggapi adanya dualisme kepengurusan PB ISSI itu.

“Saya tidak yakin Pak Kapolri mau menerima jabatan Ketua Umum PB ISSI,  kalau tahu secara organisasi ISSI ada sengketa dan sudah masuk ranah persidangan di BAORI,” kata Hifni.

Mantan Sekjen Komite Olimpiade Indonesia (KOI) itu juga mempertanyakan ketidakhadiran Sigit Sulistyo di Munaslub dan hanya diwakilkan kepada Komjen Wahyu Hadingrat.

“Semestinya Beliau harus hadir dong, walaupun hanya 1 jam. Itu sebagai wujud kesungguhannya untuk menerima tanggungjawab sebagai Ketum PB ISSI atau kenapa tidak sekalian saja Pak Wahyu dijadikan sebagai Ketua Umum,”tambahnya.

Dengan terpilihnya Kapolri sebagai Ketua Umum PB ISSI, menurut Hifni, semakin memperjelas adanya dualisme dalam tubuh organisasi balap sepeda Indonesia itu.

Baca juga :

Seperti diketahui pada 17 Oktober 2020 lalu sudah ada Munaslub ISSI yang diprakarsai oleh Forum Pengprov ISSI se-Indonesia. Munaslub yang digelar di Hotel Aston Kartika Grogol Jakarta ini mengantarkan mantan Wakasad Letjen TNI (Purn) Tatang Sulaiman sebagai Ketua Umum PB ISSI periode 2020-2024.

Namun, hingga kini hasil Munaslub ISSI 2020 tersebut belum mendapat pengesahan dari KONI Pusat.

Hifni pun menilai kondisi tersebut membuat BAORI dalam posisi sulit. Artinya BAORI dituntut ketegasan dan benar-benar menegakkan aturan berdasarkan hukum yang berlaku.

Namun demikian, lanjut Hifni, jika roh olahraga yakni sportifitas dan fair play dikedepankan konflik ISSI ini tak perlu terjadi.

Di sisi lain,  Hifni juga sangat menyayangkan sikap Raja Sapta Oktohari (RSO) yang tidak sabar menunggu hasil keputusan Baori  untuk menyerahkan tongkat kepemimpinan ISSI kepada orang lain.

“Sejatinya RSO harus bersikap kesatria.  Toh dia sudah menjabat Ketua umun KOI dan berdasarkan IOC charter  tidak boleh merangkap jabatan organisasi cabang olahraga (cabor) manapun,” tuturnya.

Apa yang dikatakan Hifni  memang benar. RSO bukan mempersiapkan suksesi di tubuh ISSI tetapi justru semakin memperpanjang kegaduhan di tubuh Organisasi Balap sepeda indonesia. (*)