Forum Senior Papua Bersama Generasi Milenial Lontarkan Tujuh Seruan Moral kepada Pemerintah

Spread the love

JakCityNews (Jakarta) – Menyambut kembalinya Tanah Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi dan rentatan kejadian kekerasan di tanah Papua di wilayah Pegunungan Tengah (Beoga-Puncak, Nduga, Banti-Mimika, dan Intan Jaya), sejumlah tokoh yang tergabung dalam Forum Senior Papua bersama generasi milenial menyerukan tujuh pernyataan kepada Pemerintah.

“Mengecam dengan keras segela bentuk tindakan kekerasan terhadap warga sipil maupun aparat TNI-Polri demi kemanusiaan dan keadilan, ” ujar Steve L. Mara dari generasi milenial mewakili beberapa tokoh senior Papua saat membacakan seruan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/5/2021).

Seruan kedua, lanjut Steve, perlu kehati-hatian dan meninjau kembali  label teroris kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Sebab latar belakang sejarah KKB yang berbeda dan mengingat dampaknya terhadap masyarakat Papua secara luas, justru dapat merugikan kepentingan nasional di masa mendatang.

“Pemerintah seharusnya lebih fokus pada penyelesaian akar masalah di tanah Papua sesuai hasil riset Lembaga Pemerintah RI, yaitu LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), dan menyelesaikan sejumlah dugaan kasus korupsi di Tanah Papua serta menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah disepakati oleh pemerintah, ” kata Steve.

Keempat, menyikapi akar masalah di Tanah Papua, langkah penyelesaian seperti konflik di Aceh merupakan solusi damai yang sangat bijak.

“Namun tentunya dilakukan dengan tahapan-tahapan berbeda mengingat si Tanah Papua ada banyak faksi,” ujarnya.

Kelima, perlu evaluasi apakah pendekatan kekerasan selama ini di Tanah Papua berhasil atau gagal.

“Pemerintah perlu memberi solusi bagi ribuan warga yang saat ini mengungsi dari kampung-kampung mereka, karena adanya serangan dari KKB maupun operasi penegakan hukum oleh Polri dibantu pihak TNI, ” katanya.

Keenam, Pemerintah perlu kehati-hatian pemerintah dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, agar tidak menimbulkan dampak ikutan/collateral damage seperti; salah tangkap, salah tembak, salah interogasi, dan lain-lain yang dapat dilategorikan dalam rumpun pelanggaran HAM.

“Tujuh, Pemerintah perlu melaksanakan paradigma baru Presiden Jokowi tentang pendekatan pembangunan di tanah Papua sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 dan Keppres No 20 Tahun 2020, ” ujarnya.

Baca juga :

Sementara itu, Laksamana Madya TNI (Purn) Freddy Numberi mengingatkan agar operasi militer yang di Papua oleh TNI dapat dilakukan dengan hati-hati.

“Seruan kita tadi, kehati-hatian di dalam label apapun. Karena TNI itu militer, itu adalah sangat terhormat dalam suatu negara. Tidak ada militer berarti negara itu ambruk,” katanya.

Freddy menilai, guna menyelesaikan konflik di Papua ini agar dapat mengedepankan penegakan hukum.

“Saya melihat harus penegakan hukum yang dilakukan TNI membantu Polri supaya terhindar dari pelanggaran HAM. Kalau Polisi tembak mati itu tidak ada pelanggaran HAM, tembak dalam rangka penegakan hukum. Sama saja seperti di Sumarera atau di Sulawesi,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sejumlah Tokoh Papua yang hadir Anggota DPD RI Yorrys Raweyai; mantan staf khusus presiden Lenis Kogoya; Nick Messet; Thaha M. Alhamid; Frans Ansanai; Marthen Maran; Rosaline I. Rumaseuw; Sam Koibur; Victor Abraham Abaidata; Ismail Asso; Michael Yerisetouw, dan Steve L. Mara. (Bag)