Soal Larangan Mudik, Komisi V DPR : Prioritaskan Pemahaman dan Pemudik Tak Diberikan Sanksi

Spread the love
Wakil Ketua Komisi V DPR Arwani Thomafi.

JakCityNews (Jakarta) – Wakil Ketua Komisi V DPR Arwani Thomafi mengatakan kebijakan larangan mudik lebaran Idul Fitri tahun 2021 harus diimbangi dengan pemahaman kepada masyarakat, sekaligus konsistensi di lapangan. Sehingga diharapkan tidak ada pemberian sanksi kepada masyarakat yang akan mudik.

“Sebab petugas di lapangan berhadapan dengan sebuah tradisi dan budaya yang sudah mendarah daging. Oleh karena itu, saya meminta aparat untuk mengedepankan pendekatan yang lebih manusiawi dan tidak sampai mengeluarkan sanksi bagi para pemudik,” kata Arwani Thomafi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (6/5/2021).

Apalagi menurut Arwani, kebijakan larangan mudik memberikan konsekuensi yang sangat kompleks. Pada tahun 2020 lalu, kebijakan tersebut sulit untuk bisa sepenuhnya dilakukan mengingat lebaran adalah momentum sakral dan penting dalam perjalanan waktu di Indonesia.

“Momentum lebaran tersebut sangat dinanti oleh banyak orang untuk saling bertemu. Jangan sampai hal itu menjadi menakutkan, karena adanya kebijakan larangan mudik,” ujarnya.

Baca juga :

Arwani meyakini pendekatan yang lebih manusiawi, akan menghindarkan benturan antara aparat dengan pemudik. Namun sebaliknya, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa apa yang diiikhtiarkan oleh pemerintah.

“Sebab, kebijakan larangan mudik tersebut adalah sebuah ijtihad untuk mengurangi bentuk kerugian yang lebih besar, ” kata politikus Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) tersebut.

Legislator dapil Jawa Tengah III itu pun mengingatkan agar aparat yang bertugas menjaga titik penyekatan di jalur darat, laut dan udara, mampu memberikan pemahaman yang persuasif kepada masyarakat yang akan mudik. Selain itu, dibutuhkan koordinasi yang baik antara Polda, Polres, Dinas Perhubungan dan pemerintah daerah.

“Koordinasi yang baik dan pemberian pemahaman bagi pemudik, lebih dapat diterima dibanding dengan ancaman pemberian sanksi. Komisi V berencana akan memantau secara langsung sejumlah titik penyekatan, antara lain di Cikarang (Jawa Barat), Merak (Banten) dan sejumlah tempat lain,” tegas Sekjen PPP itu. (Bag)