DPR Minta Bahlil Lahadalia Percepat Kordinasi Sektoral

Spread the love
Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza.

JakCityNews (Jakarta) – Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza meminta Kementerian Investasi yang kini dipimpin Bahlil Lahadalia dapat mempercepat koordinasi sektoral sehingga realisasi investasi di Tanah Air semakin meningkat. Bahlil diharapkan sigap menagih sejumlah komitmen investasi asing yang hingga kini belum terealisasi, terutama juga mendorong realisasi investasi yang mangkrak.

“Kami berharap Pak Bahlil bisa menjadi menteri super untuk investasi. Selama ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hanya memiliki fungsi koordinatif saja, sehingga belum memadai. Makanya, keberadaan Kementerian Investasi diharapkan dapat mempercepat koordinasi sektoral,” ujar Faisol melalui keterangan pers-nya di Jakarta, Rabu (5/5/2021)

Faisol menilai rekam jejak Bahlil mengomandoi BKPM sekaligus latar belakangnya sebagai pengusaha, menjadikan Bahlil merupakan pilihan yang tepat mengisi kursi Menteri Investasi.

“Untuk dunia usaha, pelantikan Pak Bahlil sangat tepat. Ini terbukti kinerjanya sebagai kepala BKPM sangat baik, dan beliau juga sangat aktif mengundang investor besar masuk Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya Bahlil memang menjanjikan untuk mempercepat eksekusi komitmen investasi. Terkait sektor teknologi inovatif, Bahlil sebelumnya juga memastikan pihaknya akan memuluskan investasi di bidang teknologi investasi, terlebih yang memiliki dampak untuk membuka lapangan pekerjaan.

Baca juga :

Bahlil lanjut Faisol Riza, juga berjanji, Kementerian Investasi akan mempermudah proses perizinan investasi. Bahlil menjelaskan selama ini BKPM hanya dapat mengeksekusi regulasi. Sementara dengan bentuk Kementerian Investasi Bahlil bilang kini lembaga yang dipimpinnya juga bisa menyusun regulasi terkait.

Perluasan kewenangan dan fungsi juga termasuk soal pemberian stimulus. Hal itu misalnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penanaman Modal Bidang Usaha, dimana Kementerian Investasi punya diskresi pemberian stimulus.

Dengan kewenangan tersebut, Bahlil diharapkan dapat memberikan stimulus tepat guna untuk memenuhi kebutuhan spesifik calon investor.

“Hal itu diperlukan untuk mengeksekusi komitmen-komitmen calon investor yang pada akhirnya juga dapat mendongkrak realisasi investasi nasional, ” kata Faisol Riza. (Bag)