Ketua DPD RI Minta Komite III Kawal Masalah PMI Ilegal

Spread the love
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Komite III DPD untuk mengawal permasalahan maraknya kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal.

JakCityNews (Jakarta) – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Komite III DPD untuk mengawal permasalahan maraknya kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal. Berdasarkan informasi dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sebanyak 5,3 juta PMI bekerja secara ilegal dan tidak terdaftar. Hanya sekitar 3,7 juta yang bekerja secara resmi.

“Permasalahan ini harus jadi perhatian bersama, karena lebih dari 50 persen PMI yang bekerja di luar negeri secara ilegal. Hal ini tentu merugikan, baik untuk pekerja itu sendiri dan juga bagi negara,” tutur LaNyalla, Sabtu (15/5/2021).

Senator Jawa Timur itu mengingatkan, PMI ilegal menghadapi risiko yang sangat besar. Dari gaji tidak dibayar, kekerasan fisik dan seksual, hingga tak ada perlindungan kerja lainnya.

Selain itu, negara juga sulit memantau atau memberikan perlindungan kepada PMI yang tidak terdaftar resmi. 

“Status ilegal ini menjadi akar dari banyaknya persoalan PMI yang sering kita dengar. Ada yang disiksa, termasuk ABK di kapal luar negeri yang bekerja hingga over time, bahkan sampai ada yang meninggal dan jenazahnya dilarung di laut,” ucapnya.

Oleh karena itu, LaNyalla berharap pemerintah menjadikan PMI ilegal sebagai salah satu prioritas masalah yang harus diselesaikan secara berkesinambungan. 

Ia juga mendukung BP2MI untuk memberantas sindikat mafia penempatan PMI ilegal ke luar negeri yang dibekingi oleh oknum-oknum tertentu.

Menurutnya, persoalan PMI ilegal harus diselesaikan mulai dari sumber awalnya yaitu edukasi kepada masyarakat, khususnya daerah. Untuk itu, LaNyalla meminta senator berperan untuk membantu pemerintah mensosialisasikan akan dampak bekerja ke luar negeri dengan cara ilegal.

LaNyalla juga meminta seluruh anggota DPD RI untuk menjadikan persoalan PMI ilegal ini sebagai salah satu fokus sosialisasi ketika sedang berada di dapil masing-masing.

“Berikan edukasi ke masyarakat di daerah mengenai potensi masalah yang akan muncul apabila mereka bekerja ke luar negeri dengan cara ilegal,” katanya. (Bag)