Ketua DPD RI Minta Optimalisasi Dana Desa dan BUMdes

Spread the love
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

JakCityNews (Jakarta) – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengingatkan pentingnya pengelolaan dana desa untuk kebangkitan ekonomi desa. Selain itu, keberadaan BUMDes juga harus dioptimalkan.

“Bagaimana Desa bisa bangkit dengan stimulus dana desa? Ini yang harus dijawab oleh para stakeholder di desa. Kalau menurut saya, yang utama adalah semua harus satu orientasi. Yakni, mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan desa,” ujar LaNyalla pada Halal Bil Halal Nasional Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PADPBSI) yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (20/5/2021).

Sejak tahun 2015 hingga 2019, dana desa yang dikucurkan mencapai Rp 257 Triliun. Dari tahun 2019 hingga 2025, Pemerintah akan mengalokasikan hingga Rp 400 Triliun ke seluruh desa di Indonesia.

“Potensi antara satu desa dengan desa lainnya berbeda. Makanya para pemangku kekuasaan di desa harus menggali dan sepakat menentukan potensi unggulan yang bisa diwujudkan menjadi kekuatan ekonomi,” ucap Senator asal Jatim itu.

Baca juga :

Bagi LaNyalla, desa memang harus mandiri. Seperti amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan keleluasaan luar biasa kepada desa untuk menjadi desa mandiri. 

“Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi memiliki tanggung jawab mendorong terwujudnya hal tersebut lewat program-programnya,” kata LaNyalla.

Salah satu prioritas program dari Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut LaNyalla, DPD RI secara khusus pun mendorong optimalisasi BUMDes, dengan mengajukan inisiatif RUU BUMDes yang tahun ini sudah masuk dalam Prolegnas. 

“Bagi DPD RI, pendirian BUMDes sangat penting bagi kemandirian ekonomi desa. BUMDes bisa melibatkan banyak orang dan mampu berkontribusi menambah pendapatan desa dari hasil usaha mereka,” jelasnya. (Bag)