Yorrys Raweyai Apresiasi Kerja Sama DPD RI-KKP

Spread the love

JakCityNews (Jakarta) – Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai memberikan apresiasi jalinan kerja sama DPD RI khususnya antara Komite II dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang terjalin secara positif dan harmonis. Kerja sama tersebut yakni pelatihan diversifikasi produk hasil perikanan di Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Jayapura, provinsi Papua.

“Pelatihan penanganan ikan hasil tangkapan itu untuk masyarakat pelaku utama kelautan dan perikanan/nelayan di Kabupaten Minahasa dan pelatihan pembesaran ikan lele dengan sistem bioflok di Kabupaten Minahasa Utara, ” kata Yorrys dalam rapat teknis dengan KKP membahas pelaksanaan program kerja 2021 dan rencana kerja 2022 di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/5/2021).

Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua Komite II DPD RI, Abdullah Puteh berharap program kerja KKP ke depan lebih merata dan adil di semua provinsi di Indonesia. Menurutnya, Komite II DPD RI mendukung peningkatan anggaran KKP untuk Tahun Anggaran 2022 agar penugasan pelaksanaan pekerjaan pada Program Prioritas Nasional lebih optimal termasuk program kerja KKP yang bakal dilaksanakan di daerah.

Baca juga :

“Komite II DPD RI bersama KKP melanjutkan pendalaman pelaksanaan program kerja melalui pendalaman program Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2021 melalui Tim Teknis DPD RI yang telah dibentuk,” kata mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Gubernur Aceh itu.

Sekjen KKP, Antam Novambar mengatakan prioritas KKP 2021-2024 yaitu Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam (SDA) perikanan tangkap. Hal ini bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan, pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor didukung riset kelautan dan perikanan, pembangunan kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal.

“Lima tahun terakhir nilai PNBP dari sektor kelautan dan perikanan paling tinggi, sekitar Rp 600 miliar. Ini sangat jauh dibandingkan dengan PNBP dari sumber daya alam lain, misalnya pertambangan, gas, minyak, kehutanan maupun panas bumi, ” ujarnya. (Bag)