Revisi UU Desa, DPD RI Libatkan Asosiasi Desa

Spread the love
Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi.

JakCityNews (Jakarta) – Dalam rangka menyusun evaluasi dan revisi UU Desa pada pekan ini, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melibatkan Asosiasi Desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi).

Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi, pelaksanaan UU Desa tak memberikan kewenangan penuh kepada desa dalam pembangunan secara lokal-partisipatif, yang menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara desa dan kabupaten/kota sebagai badan hukum yang berbeda. Padahal sesuai UU, telah diatur kewenangan desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat

“Pembangunan desa sebagai wujud pelaksanaan kewenangan desa saat ini, banyak diatur Pemerintah Pusat, sehingga tidak lagi tercermin adanya otonomi asal usul dan otonomi skala lokal desa, ” kata Fachrul Razi melalui keterangan resminya di Jakarta, Selasa (25/5/2021).

Ditegaskan Senator dari Provinsi Aceh, dalam pelaksananan UU Desa terjadi penyeragaman sistem dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

“Hal ini mengakibatkan otonomi desa sesuai hak asal-usul dan hak tradisional kurang mendapat tempat, ” ujarnya.

Ditambahkan, pengelolaan keuangan desa masih rumit karena dipaksa untuk menggunakan pola dan sistem pengelolaan keuangan negara dan malah jauh dari asas rekognisi dan subsidiaritas.

Baca juga :

“Aparatur pemerintah desa disibukan dengan urusan teknis pelaporan keuangan desa sehingga mengurangi waktu untuk memberikan dan mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat desa, ” katanya.

Fachrul menekankan, kelembagaan desa, Kerja sama antara Badan Permusyawaran Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) serta Lembaga Adat Desa belum optimal.

“Lembaga adat desa belum terbentuk sesuai tradisi masyarakat di desa itu. Pemilahan katagori desa dalam UU Desa, antara desa administratif dengan desa adat, di banyak daerah tidak sepenuhnya dapat berjalan beriringan, ” ujarnya.

Menyinggung formulasi dana desa, Fachrul Razi  mengakui juga masih menimbulkan ketimpangan.

“Sedangkan di sisi lain, terjadi korupsi dana desa dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa, ” katanya. (Bag)