Pemprov Papua Barat Diminta Transparan Dana Otsus dan Audit Dana Hibah

Spread the love
Senator Papua Barat, Filep Wamafma.

JakCityNews (Jakarta) – Senator Papua Barat, Filep Wamafma, meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat bersikap transparan dan mendukung adanya audit terhadap dana Otonomi Khusus (Otsus) dan anggaran lain yang bersumber dari dana Otsus.

Pemprov Papua Barat juga diminta untuk mempublikasikan aliran atau distribusi dana yang bersumber dari dana Otsus termasuk dana hibah.

“Sebagai Senator Papua Barat, saya sangat berharap agar pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, baik di Provinsi Papua Barat maupun di Provinsi Papua untuk mempublikasikan aliran dana atau distribusi pembagian dana hibah baik perorangan, institusi maupun kelembagaan yang bersumber dari dana Otonomi Khusus,” ujar Filep Wamafma di Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Menurutnya, publikasi aliran dana Otsus  sangat penting dilakukan sebagai bagian dari ketersediaan dan pelayanan informasi publik.

Baca juga :

Sebaliknya, apabila Pemprov Papua Barat bersikap sangat tertutup terkait dengan alokasi dana hibah maupun dana Otsus,  maka akan banyak berimplikasi terhadap kecurigaan banyak pihak terkait dengan sistem dan mekanisme distribusi dana Otsus serta rincian penggunaannya.

Filep  meminta Pemprov Papua  melakukan audit dana Otsus dan anggaran-anggaran lain yang bersumber dari dana Otsus, agar dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat dan mengikis ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah maupun dampak kebijakan Otsus di Tanah Papua.

Pemerintah Provinsi Papua Barat telah melaksanakan penyerahan bantuan hibah kepada beberapa lembaga di Papua Barat pada Senin (31/5/2021) lalu. Dana hibah tersebut bersumber dari APBD senilai 375 Miliar sekaligus melaksanakan sosialisasi Permendagri Nomor 99 tahun 2019 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos.

“Saya berharap di akhir masa alokasi dana Otonomi Khusus yang akan berakhir pada bulan November nanti, pemerintah pusat maupun provinsi melakukan audit dana otonomi khusus secara keseluruhan sejak masing-masing pemerintah memperolehnya,” ujarnya. (Bag)