Rugikan Partai Kecil, LaNyalla Ungkap Empat Implikasi Presidential Threshold

Spread the love
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

JakCityNews (Bantul) – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengupas dampak dari Presidential Threshold yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. UU Pemilu sendiri merupakan buah dari amandemen UUD 1945 terdahulu.

“Amandemen konstitusi dari tahun 1999 hingga 2002 menjadi dasar lahirnya undang-undang yang menjadikan wajah Indonesia seperti hari ini, ” ujar LaNyalla saat menjadi keynote speaker dalam Focus Group Discussion (FGD)  Presidential Threshold: Antara Manfaat dan Mudarat’ di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul, DI Yogyakarta, Sabtu (5/6/2021). 

Turut mendampingi Ketua DPD RI dalam kunker ke DIY, antara lain Fachrul Razi (Ketua Komite I), Sylviana Murni (Ketua Komite III) Bustami Zainuddin (Wakil Ketua II), Evi Apita Maya (Wakil Ketua Komite  III), Bambang Sutrisno (senator Jawa Tengah yang juga Ketua BAP DPD), Bambang Santoso (senator Provinsi Bali) dan senator Yogyakarta M Afnan Hadikusumo.

Senator asal Jawa Timur itu mengajak seluruh masyarakat untuk jujur menjawab dengan hati nurani, apakah arah perjalanan bangsa Indonesia semakin menuju kepada apa yang dicita-cita oleh founding fathers bangsa ini atau semakin menjauh?

“Karena itulah, kenapa saya menggulirkan wacana Amandemen kelima, sebagai momentum untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan Bangsa. Sehingga kita harus mendorong MPR RI untuk bersidang dengan agenda Amandemen, tetapi dengan suasana kebatinan untuk melakukan koreksi dan perbaikan atas Amandemen yang terjadi di tahun 1999 hingga 2002,” katanya.

Dikatakan LaNyalla, setidaknya ada empat implikasi dari Presidential Threshold. Pertama adalah bagaimana pemilihan presiden (Pilpres) hanya akan memunculkan dua pasangan calon yang head to head.

Presidential Threshold atau ambang batas capres merupakan syarat pasangan calon di Pilpres di mana pasangan calon harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Keadaan tersebut mempersempit kemungkinan lahirnya lebih dari 3 pasangan capres-cawapres.

Baca juga :

“Meskipun di atas kertas didalilkan bisa memunculkan tiga hingga empat pasang calon. Tetapi tidak begitu dalam prakteknya. Buktinya, dalam pemilu yang lalu-lalu bangsa ini hanya sanggup memunculkan dua pasang calon,” tutur LaNyalla.

Sementara itu pembicara dalam FGD, Zainal Arifin Mochtar, pakar hukum tatanegara UGM mengatakan Presidential Threshold hanya untuk mengkonsentrasikan kekuasaan untuk kepentingan tertentu.

“Ini tidak bisa dilepaskan dari permainan oligarki. Yang kemudian kita takutkan adalah jangan-jangan kita dimainkan oleh sistem yang oligarki yang seakan-akan bagus dan dijamin MK,” jelasnya.

Lantas kemudian apakah amandemen bisa menjawab soal Presidential Threshold? Menurut Zainal sebenarnya tidak perlu dengan amandemen. 

“Sebenarnya kerja lebih mudah adalah dengan Revisi UU tentang pemilu. Diubah saja di pasal-pasalnya soal ambang batas itu. Jadi tidak perlu dengan amandemen,” jelasnya. (Bag)