Pemerintah Berkomitmen Kembangkan Ekonomi Dan Keuangan Syariah

Spread the love
Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin.

JakCityNews (Jakarta) – Pemerintah terus berkomitmen mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah demi membangun ekonomi Indonesia yang berkeadilan. Kendati, tantangan yang dihadapi, terutama pada masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19),  tetap tidak mudah.

Untuk itu, seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun organisasi pakar ekonomi Islam seperti Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), harus memberikan kontribusi nyata melalui pemikiran konstruktif dan implementatif maupun aksi-aksi riil dengan membangun sinergi dan kolaborasi.

“Saya terus mendorong sinergi dan kolaborasi antara IAEI dengan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki visi membangun ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia,” pesan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menghadiri secara virtual Halalbihalal IAEI dari Kediaman Resmi Wapres,  Jakarta, Rabu (9/6/l).

Wapres menekankan aksi-aksi riil yang memerlukan sinergi dan kolaborasi tersebut. Pertama, penguatan regulasi, antara lain, dengan menyempurnakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

“Penguatan regulasi tentang ekonomi dan keuangan syariah juga memerlukan sumbangsih pemikiran bersama,” ucapnya.

Kedua, transformasi pengelolaan wakaf nasional ke arah tata kelola berbasis digital, profesionalitas, dan transparansi.

“Secara kolaboratif, IAEI dapat berperan dalam penyusunan peta jalan bersama dalam rangka pengembangan wakaf uang dan wakaf harta bergerak lainnya,” imbau Wapres.

Upaya tersebut, lanjut Wapres, mencakup pula transformasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang harus dibarengi dengan pelaksanaan hingga ke tingkat desa/kelurahan.

Baca juga :

“Perwakilan IAEI di daerah tentu sangat memahami strategi peningkatan tata kelola zakat yang mengutamakan pemberdayaan potensi dan kearifan lokal masing-masing daerah,” ujarnya.

Ketiga, pengembangan usaha syariah yang salah satunya memerlukan pola pendampingan yang tepat bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) halal.

“Pengembangannya (usaha syariah) tidak dapat hanya diupayakan oleh pemerintah saja. Strategi kolaborasi menjadi sangat penting serta membuka peluang besar bagi para praktisi dan akademisi IAEI untuk dapat berperan aktif sesuai bidang keahliannya,” tegas Wapres.

Keempat, peningkatan kapasitas pusat riset dan penelitian ekonomi dan keuangan syariah yang sangat penting untuk meningkatkan eksistensi dan kontribusi Indonesia dalam keilmuan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat global.

“Saya mengapresiasi dipilihnya Indonesia sebagai tuan rumah bersama konferensi internasional, yaitu The 13th International Conference on Islamic Economics and Finance and The 7th International Islamic Monetary Economics and Finance, yang akan diselenggarakan pada Oktober 2021,” ungkapnya. (Alvim)