DPR : Gelar PTM, Siswa Berhak Tak Ikuti PTM Terbatas

Spread the love
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda.

JakCityNews (Jakarta) – Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mendukung langkah pemerintah yang akan menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas pada bulan Juli mendatang. Dia menilai PTM yang tak berlaku secara nasional tersebut, orang tua memiliki hak untuk tidak memberangkatkan anaknya ke sekolah.

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri yang punya kewenangan untuk membuka sekolah, bukan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi (Kemendikbudristek) tetapi Pemerintah Kabupaten dan kota.

“Di dalam SKB juga ditegaskan, orang tua masih punya hak otoritatif menentukan apakah anaknya tetap melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau ikut PTM, ” kata Syaiful Huda dalam diskusi Dialetktika Demokrasi bertajuk ‘Menakar Urgensi Sekolah Tatap Muka’ di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2021).

Wakil rakyat dari Dapil VII (Kabupaten Karawang, Purwakarta dan Bekasi), Jawa Barat itu menegaskan dua syarat PTM dapat dilaksanakan. Pertama, guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah harus sudah divaksin. Kedua, kesiapan sekolah dalam penerapan protokol kesehatan saat PTM di tengah pandemi COVID-19.

“Ini (guru divaksin-red) sudah disepakati, karena bisa mengurangi tingkat penularan di sekolah. Kalau diberi label, hukumnya wajib. Jadi, guru dan tenaga kependidikan di sekolah itu wajib sudah tervaksin kalau memang mau lakukan PTM,” tegas Huda.

Politikus Fraksi PKB ini menambahkan program vaksinasi guru dan tenaga pendidik, dari target 6,5 juta vaksinasi guru dan tenaga kependidikan pada bulan Juli, hingga saat ini baru tervaksin 1,5 juta.

“Keinginan Mas Menteri (Nadiem Makarim) dengan fakta memang belum semua guru dan tenaga kependidikan tervaksin. Ini PR!,” kata Syaiful.

Baca juga :

Seskretaris Ditjen Paud Dasmen Kemendikbud Dr. Sutanto SH MA memastikan pihaknya sudah menyiapkan segala sesuatunya. Kemendikbud Ristek telah berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk kementerian lain. Selain itu pemerintah daerah juga sudah melakukan sosialisasi pertemuan dalam rangka persiapan PTM.

“Kami juga beberapa kali melakukan pertemuan dengan dinas terkait, dengan dinas kesehatan dengan dinas pendidikan termasuk seluruh kabupaten kota kami juga sudah melakukan, ” ujar Sutanto.

Saat ini, hal yang memberatkan dari persiapan PTM adalah soal pendataan. Pemerintah terus melakukan percepatan pendataan. Misalnya, data untuk mengetahui berapa jumlah sekolah yang siap melakukan PTM. Dia mengakui tidak semua sekolah sama dalam menyiapkan PTM di bulan Juli. Karena tiap sekolah memiliki fasilitas berbeda dari sisi peralatan dan sistemnya.

“Nah tentunya, yang agak berat itu bagaimana kita bisa mengkoordinasikan dinas pendidikan dan tentunya satuan pendidikan bagaimana agar selalu melakukan updating datanya, ” kata Sutanto. (Bag)