Fahri Hamzah : Rampingkan Dua BUMN Jadi Dua Entitas Sektor Usaha

Spread the love
Gelora Talk bertajuk ‘BUMN, Apa Masalah dan Solusinya?’ di Jakarta.

JakCityNews (Jakarta) – Pemerintah disarankan segera melakukan perampingan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi dua entitas sektor usaha. Sesuai  amanat konstitusi pasal 33 UUD NRI 1945, dua entitas sektor usaha tersebut yakni sumberdaya alam dan industri strategis. 

“Yang terkait sumber daya alam dan cabang-cabang produksinya disatukan dalam satu holding, sehingga negara tinggal mengontrol saja, tidak perlu semua bisnis diurusi,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah dalam Gelora Talk bertajuk ‘BUMN, Apa Masalah dan Solusinya?’ di Jakarta, Kamis (10/6/2021). 

Dengan menyatukan dalam dua holding tersebut, maka pemerintah bisa memberikan akumulasi suntikan modal yang besar mengingat dua entitas tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak dan industri strategis bagi rakyat, sehingga harus dikontrol negara.

“Tak memerlukan bisnis lain, negara fokus saja pada penyelenggaraan demokrasi perekonomian. Berikan kepastian kepada market, swasta dan rakyat untuk berusaha,” kata Fahri.

Di luar negeri, kata Fahri Hamzah, BUMN umumnya difungsikan menjadi perusahaan berskala multinasional. Sebab, jika BUMN menjadi perusahaan multinasional, dan bisa melakukan eksplorasi di negara lain, tentu akan menjadi kebanggaan bagi Indonesia. 

“Jadi nggak ada ceritanya BUMN bersaing dengan usaha rakyat sendiri dan saling makan, justru pemerintah harusnya membuka market untuk rakyat,” kata Wakil Ketua DPR RI 2014-2019. 

Baca juga :

Fahri berharap pemerintah segera mengevaluasi menyeluruh terhadap konsep keberadaan BUMN dan bagaimana manfaatnya ke depan, sehingga upaya perampingan bisa dilakukan secepatnya.  

“Konsepsi dari fungsi dan keberadaannya, dan berikutnya berefek pada konsespi pengelolaan. Karena itu, harus ada keberanian dari sekarang,” ujarnya. 

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga secara daring setuju adanya perampingan BUMN yang disampaikan Fahri Hamzah. Ia menilai dari 140-an BUMN, sudah dirampingkan menjadi 108 dan selanjutnya dirampingkan lagi menjadi 80-an. 

“Nanti kita targetkan hanya sekitar 42-43 BUMN saja. Kita rampingkan. Memang akan ada perampingan lagi,” kata Arya. 

Sementara itu, Komisaris PT Garuda Indonesia, Peter F. Gontha, yang diperlukan saat ini adalah penguatan peran negara untuk memperkuat daya saing, sehingga ancaman kebangkrutan seperti yang dialami Garuda tidak kemudian terjadi, 

“Kita masih perlu flag carrier dan pemerintah perlu menyelamatkan Garuda,” pungkasnya. (Bag)