Atasi Politik Balas Budi, Ketua DPD RI Minta Kepala Daerah Miliki Integritas

Spread the love

JakCityNews (Jakarta) – Untuk menghindari politik balas budi, kepala daerah diminta memiliki integritas. Sebab praktik balas budi inilah yang kerap menjerat kepala daerah dalam kasus-kasus yang tidak diharapkan, seperti korupsi.

“Sangat penting bagi kepala daerah untuk memiliki integritas. Pemimpin daerah memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ”  ujar LaNyalla melalui Siaran Pers pada Jum’at (11/6/2021).

Menurut LaNyalla, stabilitas ekonomi dan politik di daerah akan menjadi etalase stabilitas nasional. Oleh karena itu, kepala daerah harus bisa menjaga hal tersebut. Kepala daerah harus bisa menciptakan iklim ekonomi dan politik yang sehat.

“Kekuatan sikap dan integritas kepala daerah akan diuji dengan kepentingan donatur yang mendukung mereka saat Pilkada, ”  ujarnya.

Berdasarkan informasi dari KPK, sebanyak 82,3 persen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menyatakan adanya donatur dalam konstestasi Pilkada Serentak.

Menurut LaNyalla, jika calon yang diusungnya berhasil menjadi kepala daerah, para donatur ini akan berharap mendapat kemudahan perizinan berbisnis, kemudahan tender proyek lelang pemerintahan, keamanan dalam menjalankan berbisnis hingga mendapatkan prioritas bantuan langsung.

Baca Juga :

“Padahal, kelancaran ini yang sering membuat kepala daerah terjerat pada kasus korupsi,” tutur LaNyalla.

LaNyalla meminta kesalahan-kesalahan seperti ini tidak diulangi kembali oleh kepala daerah. 

“Hindari kasus yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Kepala daerah harus mewujudkan pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, para kepala daerah perlu mempertimbangkan keterlibatan para donatur dengan perjanjian tertentu,” katanya.

KPK juga memaparkan tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan jenis profesi dan jabatan. Mulai dari swasta sebanyak 329 orang, Anggota DPR/DPRD (280), Eselon I/II/III (235), Walikota/Bupati (129), dan Gubernur (21).

Sedang modus operandi didominasi oleh penyuapan (739 kasus), pengadaan barang dan jasa (236) dan penyalahgunaan anggaran (50). (Bag)