Ali Zamroni : Jangan Klasterisasi Pendidikan Indonesia dengan Pajak PPN

Spread the love
Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni.

JakCityNews (Jakarta) – Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pendidikan. Menurutnya, pembebanan PPN pada jasa pendidikan akan jadi persoalan baru di masyarakat dan seolah menjadi langkah mundur pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Ini langkah mundur, ketika dunia saat ini sedang mengatasi pendemi dan upaya untuk menjadikan pendidikan sebagai pilar bangsa justru pemerintah indonesia berencana untuk membebankan pajak pada sektor pendidikan ini, ”  kata Ali Zamroni melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Jum’at (11/6/2021).  

Ali menegaskan pengenaan PPN terhadap jasa pendidikan melalui revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Menurut Ali, seharusnya dalam kondisi saat ini negara memberikan stimulus ekonomi sebanyak-banyaknya kepada seluruh sektor, bukannya malah memperkeruh suasana dengan memberikan beban tambahan kepada masyarakat.    

Baca juga :

“Bukan berarti karena 85 persen pendapatan negara berasal dari pajak maka pendidikan juga harus kena imbasnya. negara dalam kondisi pemulihan ekonomi karena dampak pandemi, namun kebijakan ini berpotensi mempersulit masyarakat di saat yang sudah sulit,”  katanya.

Diakui Ali Zamroni, dunia pendidikan nasional  saat ini masih belum memenuhi standar yang merata. Banyak daerah di Indonesia yang sangat membutuhkan perhatian pemerintah, hendaknya tidak dijadikan klasterisasi dengan model skema yang patut dikenakan pajak.

“Kemendikbudristek tidak boleh tinggal diam dengan rencana pengenaan pajak ini, karena yang merasakan dampaknya adalah masyarakat di bawah dan dunia pendidikan secara umum, ”  ujarnya. (Bag)