Komite I DPD RI-USU Gelar Uji Shahih Revisi UU Desa

Spread the love
Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga.

JakCityNews (Medan) – Bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU), Komite I DPD RI menggelar Uji Sahih Perubahan kedua UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Kompleks Kampus USU, Medan, Sumatera Utara, Senin (14/6/2021).

Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga menjelaskan, pokok–pokok perubahan dalam RUU Desa yang diinisiasi oleh Komite I DPD RI antara lain: Kewenangan Desa; Kelembagaan Desa; Perangkat Desa; Keuangan Desa; Peraturan Desa; Pemilihan Kepala Desa; Binwas Desa oleh Pemerintah; Pengembangan Digitalisasi Desa; dan Pembentukan Majelis Hakim Perdamaian Desa.

“Maksud dan tujuan Komite I DPD RI melakukan perbaikan UU Desa adalah dalam rangka penyempurnaan pengaturan susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa,” ujar Fernando Sinaga.

Senator dari Provinsi Kaimantan Utara ini menambahkan, mengatakan sebagai pimpinan Komite I DPD RI dan juga Ketua Tim Kerja (Timja) Desa di Komite I DPD RI menyadari bahwa UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ini sesungguhnya belum sepenuhnya dilaksanakan dalam kurun 7 tahun terakhir ini.

“Kami juga menyadari bahwa banyak permasalahan dalam pelaksanaan UU Desa yang disebabkan oleh tumpang tindih dan lemahnya harmonisasi aturan dibawah UU Desa, ” ujar Fernando.

Baca juga :

Fernando menambahkan, hasil evaluasi atas pelaksanaan UU Desa yang dilakukan ini telah memuat gagasan–gagasan baru dalam kepentingan penguatan desa baik secara politik, ekonomi dan budaya yang perlu disampaikan. Pemahaman ini pada akhirnya akan menjadi kepentingan penguatan desa dalam kerangka Undang–Undang.

“Karena itu DPD RI sangat membutuhkan masukan dan dukungan dari para Kepala Desa dan Perangkat Desa diseluruh Indonesia terkait RUU yang sudah kami susun, ” ujarnya.

Pimpinan Komite I DPD RI juga sudah beberapa kali memfasilitasi forum silaturahmi dengan semua asosiasi pemerintah desa baik itu Apdesi, Papdesi dan PPDI untuk menghimpun dan menyerap masukan dari Kades dan Perangkat desa.

Sementara itu, Rektor USU, Dr. Muryanto Amin  menegaskan bagi civitas akademik USU desa adalah elemen penting karena distribusi ekonomi ada di desa sehingga penting bagi USU untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa sebagai ujung tombak ekonomi.

Rektor menyayangkan di Sumut ini hanya ada 46 desa yang mempunyai potensi desa wisata padahal Desa Wisata Ini penting untuk perbaikan ekonomi.  “Kami berharap uji sahih fokus pada pembangunan SDM desa dan pembangunan fisik. Semoga Uji Sahih ini memberikan banyak masukan dan dampak bagi pengaturan dalam UU Desa, ” tegas Rektor USU. (Bag)