Awasi UU SDA, Komite II DPD RI Kunlap ke Kaltim

Spread the love
Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai saat melakukan kunjungan lapangan ke Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.

JakCityNews (Balikpapan) – Dalam rangka pengawasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Komite II DPD RI melakukan kunjungan lapangan ke Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur pada hari Senin (14/6/2021).

Selain kunlap, agenda pengawasan lainnya yakni diskusi bersama pemangku kepentingan terkait dan kunjungan lapangan.
Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai menyampaikan beberapa catatan krusial yang dihadapi Kota Balikpapan.

Menurutnya, DPD RI hadir sebagai  solusi bagi berbagai persoalan daerah. Untuk itu, dia meminta  komunikasi antar kepala daerah harus terus dijalin secara intens terutama terkait program-program dari kementerian untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

“DPD RI pun akan terus berjuang mengawal aspirasi daerah melalui program-program dari kementerian untuk seluruh wilayah di Indonesia. Terkait  dengan permasalahan banjir, serta ketersedian air baku dan air bersih di Kota Balikpapan, ” kata Yorrys
Komite II DPD RI berkomitmen memperjuangkan aspirasi daerah di tingkat nasional.

“Hasil kunjungan kerja ini akan kami sampaikan langsung kepada Kementerian terkait yang menjadi mitra kerja Komite II DPD RI untuk ditindaklajuti, ” katanya.

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud mengatakan Balikpapan adalah kota paling layak dihuni dengan keberagaman dan kemajemukan etnis, suku dan agama. Namun permasalahan air bersih masih menjadi masalah utama. Kekurangan air bersih di Kota Balikpapan kurang lebih 1200 Liter/detik.

Baca juga :

“Kami berharap dengan ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai ibukota negara baru dapat menyelesaikan persoalan kekurangan air bersih di Kota Balikpapan, ” ujarnya.

Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Sekda Provinsi Kalimantan Timur Ir. Muhammad Sa’bani, menambahkan permasalahan sumber daya air di Kalimantan Timur ini tergolong unik. Banyak dialiri sungai-sungai besar namun kekurangan air bersih dan jika air laut pasang maka sudah pasti terjadi banjir.

“Kami berharap permasalahan terkait Sumber Daya Air (SDA) di Provinsi Kalimantan Timur bisa tersampaikan kepada pemerintah pusat dan langsung bisa ditindaklanjuti melalui Komite II DPD RI yang memiliki peran sangat strategis, ” katanya.

Sementara Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV, Harya Muldianto, menyampaikan  upaya pengendalian banjir di Balikpapan. Program pengendalian banjir di wilayah hulu dengan pembangunan pintu air yang dapat mencegah terjadinya banjir akibat air rob. 

“Di wilayah tengah dengan melakukan normalisasi aliran sungai dan di wilayah hilir melakukan upaya percepatan air menuju laut, ” ujarnya. (Bag)