Peralatan Negara yang Disusupi Sateli Mata-mata Diminta Segera Diganti

Spread the love
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

JakCityNews (Jakarta) – Laporan Badan Intelijen Negara (BIN) yang menyebut banyaknya peralatan negara yang ditempeli satelit mata-mata asing, menjadi perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. 

LaNyalla meminta pemerintah segera mengambil tindakan. Salah satunya, mengganti semua peralatan negara yang disusupi satelit mata-mata.

“Ini bukan persoalan sepele. Harus mendapat perhatian serius dari pemerintah dan perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap seluruh sistem maupun peralatan negara karena ini menyangkut ketahanan nasional,” tutur LaNyalla, Rabu (16/6/2021).

Ditambahkannya, pengecekan terhadap seluruh peralatan ketahanan negara perlu sesegara mungkin dilakukan sebagai antisipasi terjadinya kebocoran data. Untuk itu, ia meminta BIN merinci peralatan mana saja yang sudah disusupi pihak asing.

“BIN sebagai sebagai satu-satunya institusi yang kedudukannya sebagai ‘State Intelligence’ perlu menyampaikan informasi detil mengenai peralatan-peralatan yang dijadikan mata-mata asing tersebut,” tuturnya.

Baca juga :

LaNyalla juga meminta BIN bekerja sama dengan instansi terkait agar masalah penyusupan mata-mata asing ini bisa ditangani dengan sebaik mungkin. Termasuk dengan TNI sebagai penjaga pertahanan negara.

“Kita harus duduk bersama untuk mengatasi persoalan ini. Jangan sampai ada ego sektoral yang akhirnya justru merugikan dan mengancam ketahanan nasional yang akan berdampak terhadap kehidupan bangsa,” tegas LaNyalla.

Mantan Ketua Umum PSSI ini berharap pemerintah menanggapi serius permintaan BIN agar Indonesia bisa memiliki satelit sendiri sehingga kita tidak bergantung kepada satelit pihak lain yang akhirnya menyebabkan kebocoran-kebocoran. LaNyalla menilai perlu ada peran serta dari jajaran akademisi dan berbagai instansi yang terkait dengan teknologi.

“Sudah saatnya Indonesia memiliki teknologi sendiri untuk menjamin keamanan setiap data yang kita miliki. Ini harus menjadi kebijakan pemerintah, apalagi Indonesia kini sudah memiliki BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional),” tegasnya. (Bag)