Senator Filep Harap Pemerintah Libatkan MRP/B dalam Bahas Revisi UU Otsus

Spread the love

JakCityNews (Jakarta) – Senator asal Papua, Filep Wamafma berharap pemerintah melibatkan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (UU Otsus) sebagaimana mekanisme formal yang berlaku. 

Menurut Filep, kedua lembaga tersebut merupakan representasi kultural Orang Asli Papua (OAP) yang juga bertanggung jawab atas perlindungan hak dan kesejahteraan masyarakat Papua terutama OAP.

MRP dan MRPB secara undang-undang adalah bagian dari pada pemerintah di daerah yang berkewajiban untuk memberikan kepastian, proteksi dan memberikan pertimbangan-pertimbangan terkait dengan implementasi UU Otsus. 

“Keterwakilan dari lembaga MRP selain sebagai mitra pemerintah, juga sebagai representasi lembaga yang mewakili kultur perempuan, penghormatan terhadap adat dan budaya di tanah Papua,” ujarnya, Sabtu (19/6/2021).

Baca juga :

Filep Wamafma mengatakan apabila syarat formal tersebut diabaikan pemerintah pusat tanpa memperhatikan hak melalui keterlibatan MR/MRPB sesuai prosedur formal pengusulan RUU dan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU, maka sehebat apapun UU disahkan, UU Otsus tidak akan pernah mampu terwujud di tanah Papua.

“Bagi saya 20 tahun yang lalu menjadi catatan sejarah kelam dan jika rakyat Papua menjadi apatis terhadap kebijakan otsus maka yang ada adalah perlawanan rakyat terhadap pemerintah, perlawanan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan apa yang diharapkan tidak tercapai yaitu tujuan bernegara maupun cita-cita kebangsaan tidak akan pernah terwujud,” tegasnya.

Lebih lanjut, Filep Wamafma juga menyampaikan apresiasi kepada Pansus Otsus DPR RI dan pemerintah yang telah memahami aspirasi bahwa revisi Otsus tidak hanya terbatas pada dua pasal. 

“Pemerintah harus membuka ruang dan kesempatan kepada semua pihak termasuk MRP dan MRPB serta para stake holder di daerah sesuai mekanisme formal untuk terlibat dalam pembahasan RUU Otsus, ” Ketua Timja Otsus Papua DPD RI itu. (Bag)