Di Podcast Refly Harun, LaNyalla : Ambang Batas Presiden, Munculkan Isu Oligarki

Spread the love
Ketua DPD RI bersama sejumlah pakar politik dan pakar hukum tata negara menjadi narasumber dalam podcast Refly Harun, Secangkir Opini, di Jakarta, Senin (21/6/2021).

JakCityNews (Jakarta) – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, kembali membahas  ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold. LaNyalla menyebut ambang batas capres memunculkan isu mengenai oligarki.

Menurut Senator asal Jawa Timur ini, ambang batas keterpilihan penting untuk mendorong bahwa presiden terpilih bukan hanya sekadar populer, tapi juga tersebar secara merata untuk negara yang timpang jumlah penduduk seperti Indonesia. 

“Ambang batas capres lebih banyak mudaratnya, dari pada manfaatnya, ” ujar LaNyalla saat menjadi narasumber dalam podcast politik milik Refly Harun, Secangkir Opini, di Jakarta, Senin (21/6/2021). Secangkir Opini kali ini membahas ‘ Capres 2024 : Demokrasi versus Oligarki ’.

Menurut LaNyalla, ambang batas pencalonan atau presidential threshold, yang dikukuhkan dalam UU Pemilu banyak disebut sebagai pintu masuk Oligarki Partai  yang bersimbiosis dengan Oligarki Pemodal.

“Karena pada hakikatnya Oligarki ini muncul karena konsentrasi kekayaan yang dibiarkan berlangsung terus menerus dan semakin menggurita,” katanya.

Disebutkan LaNyalla, kelompok oligarki pemodal hanya berpikir untuk mempertahankan konsentrasi kekayaan tersebut. Mereka dianggap ‘tidak peduli’ dengan siapa yang memimpin, sebab siapapun yang bisa menjamin konsentrasi kekayaan buat mereka, maka itulah yang akan mereka dukung.

Baca juga :

“Nah ada empat kemungkinan atau analisa mengapa banyak pihak mengaitkan antara Oligarki dengan UU Pemilu yang memasang ambang batas pencalonan, ” ujarnya.

Kemungkinan pertama mempermudah jalan untuk menguasai negara, sehingga negara bisa digerakkan untuk menjamin dan mempertahankan kekayaannya. Konsepnya adalah ‘beli jasa pengamanan’, tidak mengganggu bisnis dan akumulasi kekayaannya.

Kedua untuk menguasai negara secara keseluruhan. Dengan begitu, kata LaNyalla, negara mengabdi pada tujuan oligarki untuk memperkuat akumulasi kekayaannya. Negara disebut malah berubah menjadi pelayan bagi kaum oligar.

Ketiga adalah mutualisme, karena kaum oligar membutuhkan kesinambungan. Karena perubahan rezim sangat mungkin mengubah arah penegakan hukum.

“Maka dia harus memastikan bahwa rezim yang lama harus tetap bertahan, atau sekurang-kurangnya ada jaminan keamanan dari rezim baru terhadapnya,” katanya.

Kemungkinan keempat adalah akumulasi semuanya.

“Untuk itu, aturan ambang batas pencalonan dinilai harus dikaji ulang demi kebaikan bangsa Indonesia, ” ujarnya. (Bag)