PPUU DPD RI : Sistem Pelayanan Publik Butuh Transformasi Digital

Spread the love

JakCityNews (Jakarta) – Wakil Ketua PPUU DPD RI Angelius Wake Kako RUU menilai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik perlu disesuaikan dengan perkembangan kehidupan dan kebutuhan masyarakat sehingga diperlukan adanya perubahan.

Menurut Angelius Wake Kako perubahan itu yakni penerapan teknologi informasi dalam kehidupan masyarakat dan adanya sebuah mekanisme pengawasan yang mengarahkan pada penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, efektif dan efisien, optimal, dan bertanggungjawab.

“Ke depan pelayanan publik harus dilakukan berbasis elektronik atau e-government. Hal ini untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah. RUU ini juga mengupayakan adanya inovasi dalam rangka perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan publik,” Angelius Wake Kako saat raker dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa¬† di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta,¬† Senin (21/6 2021).

Baca juga :

Senator dari Nusa Tenggara Timur ini menambahkan, PPUU telah merumuskan sejumlah substansi yang perlu diatur dalam RUU Perubahan UU Pelayanan Publik.

RUU ini juga memperluas ruang lingkup Pelayanan Publik, sehingga tidak hanya mengatur pada pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik, dan pelayanan administratif, tetapi akan ada ruang-ruang baru yang belum diatur pada UU Pelayanan Publik saat ini.

Dalam RUU ini akan disusun mengenai perencanaan dan standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan sarana, prasarana dan atau fasilitas, tarif, jangka waktu, perilaku pelaksana dalam pelayanan, sistem pengelolaan pengaduan, pengembangan kompetensi pelaksana, penilaian kinerja, serta evaluasi dan pengelolaan pelaksana. 

“RUU ini juga akan mengatur pelayanan khusus kepada kelompok rentan, yaitu lansia, anak-anak, Ibu menyusui, wanita hamil, disabilitas, dan korban bencana alam/sosial, ” katanya. (Bag)