Diskon Listrik Disetop, Ketua DPD RI Minta Warga Diberi Keringanan Sanksi

Spread the love
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

JakCityNews (Jakarta) –  Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti  meminta PLN memberikan keringanan sanksi bagi warga, khususnya mereka yang sangat terdampak pandemi.

Pada kuartal I 2021, stimulus diskon tarif listrik diberikan sebesar 100% untuk pelanggan 450 VA dan 50 persen untuk pelanggan 900 VA subsidi. Besaran diskon kemudian dipangkas pada kuartal II 2021 sehingga bagi pelanggan 450 VA menjadi sebesar 50 persen dan pelanggan 900 VA menjadi 25 persen.

“Untuk kuartal III 2021, pemerintah memastikan sudah tidak ada lagi stimulus diskon listrik. Sehingga bantuan kepada pelanggan 450 VA dan pelanggan 900 VA subsidi yang kita tahu merupakan masyarakat menengah ke bawah terhenti,” tutur LaNyalla, Selasa (22/6/2021).

Senator asal Jawa Timur itu menilai penghentian stimulus diskon listrik akan semakin memberatkan masyarakat kecil. Namun di sisi lain, LaNyalla menyadari beban pemerintah juga semakin tinggi.

Baca juga :

“Oleh karenanya, kita meminta kebijakan PLN untuk memberi keringanan sanksi untuk masyarakat kelas bawah ini. Seperti tunggakan, karena ekonomi mereka juga belum pulih,” tuturnya.

Mantan Ketua Umum PSSI itu mengatakan, kondisi pandemi tidak bisa disamakan dengan keadaan biasa sehingga diperlukan kebijakan turunan. Tunggakan-tunggakan listrik patut diduga terjadi karena pelanggan sedang mengalami masalah perekonomian.

“Atau bisa jadi karena mereka adalah masyarakat miskin atau pelaku usaha yang sedang kesulitan sehingga PLN perlu memiliki opsi lain agar masyarakat miskin terbantu mengatasi permasalahannya,” ucapnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017, pelanggan yang menunggak pembayaran selama 30 hari, akan mengalami pemutusan aliran listrik secara sementara. Jika dalam 60 hari tidak dibayar, maka PLN berhak melakukan pembongkaran instalasi sambungan listrik. (Bag)