Tinjau Penanganan COVID-19 dan Vaksin, Komisi IX DPR Kunspik ke Jambi

Spread the love
Komisi IX DPR melakukan kunjungan spesifik (Kunspik) ke provinsi Jambi, Rabu (23/6/2021).

JakCityNews (Jakarta) – Dalam rangka meninjau dan pengawasan terhadap proses penanganan COVID-19 dan Vaksin, Komisi IX DPR melakukan kunjungan spesifik (Kunspik) ke provinsi Jambi, Rabu (23/6/2021). Anggota Komisi IX DPR dapil Jambi, Sutan Adil Hendra (SAH) mengaku pihaknya menerima keluhan adanya kekurangan logistik di provinsi Jambi.

Menurut SAH, Kunspik Komisi IX DPR RI juga untuk memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Jambi terkait permasalahan minimnya vaksin, alat habis pakai, termasuk sarana alat kesehatan yang ada di Jambi.

“Saat saya bersama rekan Komisi IX bertemu dengan Pj. Gubernur Jambi dan jajarannya, kami menerima keluhan adanya kekurangan logistik dalam penanganan COVID-19 dan vaksin, ” kata SAH.

Didampingi Plt. Kadis Kesehatan Provinsi Jambi, dalam kunspik tersebut, SAH bersama tim Komisi IX DPR meninjau langsung logistik dan ingin mengetahui sejauhmana capaian vaksinasi COVID-19 di provinsi Jambi.

“Didampingi Kadiskes Jambi, kami meninjau langsung logistik yang tiba di Jambi dan siap didistribusikan. Alhamdulillah, hari ini, sebanyak 20.000 logistik seperti APD, Masker, dan keperluan lain termasuk vaksin, ” katanya.

Baca juga :

Politikus Fraksi Partai Gerindra itu menambahkan selaku wakil rakyat dapil Jambi, pihaknya akan terus memperjuangkan apapunyang dibutuhkan untuk masyarakat Provinsi Jambi.

“Terutama sekarang ini, kebutuhan Tenaga Kesehatan yang selalu menjadi garda terdepan dalam melawan COVID-19. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Aamiin, ” ujarnya.

Paska lebaran 2014, kasus COVID-19 di Jambi pasca-Lebaran mengalami peningkatan. Bahkan Kota Jambi, Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Barat telah menjadi zona merah. Kota Jambi menjadi pintu gerbang melalui dengan adanya bandara. Sedangkan Tanjung Jabung Barat menjadi alur masuknya kapal-kapal dan perbatasan dengan Singapura.

“Kondisi ini harus menjadi penguat pemerintah daerah, terutama Forkopimda, TNI, Polri, untuk memperketat jalur-jalur itu, termasuk pengenaan sanksi, ” ujar wakil rakyat dapil Jambi tersebut.

SAH menambahkan terkait lambatnya pembayaran BPJS Kesehatan di sejumlah rumah sakit di Jambi juga perlu mendapat perhatian.

“Hal ini butuh sekali perhatian segera agar tidak terganggu pelayanan kesehatan di Jambi, terutama di masa pandemi seperti ini,” katanya. (Bag)