PPUU DPD RI : Terkait Teknologi Digital, Perlu Payung Hukum Perlindungan Konsumen

Spread the love
ucap Wakil Ketua PPUU DPD RI Eni Sumarni saat Rapat Dengar Pendapat dengan BPKN dan YLKI.

JakCityNews (Jakarta) – Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) DPD RI menilai perkembangan era globalisasi dan perdagangan bebas, belum diakomodir di dalam Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Diperlukan payung hukum yang mengatur perlindungan konsumen atau data pribadi dalam menghadapi perkembangan teknologi.

“Secara sosiologis perkembangan masyarakat terkait teknologi digital dan pelaku usaha sudah berkembang dilakukan secara elektronik tanpa batasan waktu dan lokasi. Maka UU tentang Perlindungan Konsumen perlu mengantisipasi perkembangan bisnis 10-20 tahun ke depan yang mendasarkan kegiatannya pada big data, artificial intelligent, dan connectivity,” ucap Wakil Ketua PPUU DPD RI Eni Sumarni saat Rapat Dengar Pendapat dengan BPKN dan YLKI, Jakarta, Kamis (24/6/2021).

Eni Sumarni menambahkan,  untuk melindungi konsumen maka diperlukan perlindungan data pribadi.

“Semoga penyelesaian RUU Perlindungan Data Pribadi disahkan pada tahun ini oleh DPR RI,” harapnya.

PPUU DPD RI  berharap ke depan penguatan dan penataan sistem kelembagaan perlindungan konsumen bisa terlaksana.

“Perlunya pengaturan secara khusus lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungaan konsumen,” ujar Eni Sumarni.

Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Barat, Muslim M Yatim mempertanyakan bagaimana membedakan label halal yang asli atau bukan. Lantaran, ada isu   bahwa label halal itu dapat diperjualbelikan.

Baca juga :

“Ada isu yang berkembang di masyarakat bahwa label halal bisa diperjualbelikan. Ini gawat sekali, bagaimana membedakannya dan bisa beredar di masyarakat,” ungkapnya.

Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat Achmad Sukisman Azmy menila UU Perlindungan Konsumen sejauh ini seakan tidak bermakna.

“Rencana membuat revisi UU Perlindungan Konsumen ada kekhawatiran, setelah direvisi akan senasib dengan UU yang lama. Apalagi di era globalisasi ini sangat sulit mengawasi ini,” ucap Sukisman.

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal E Halim menjelaskan,  pihaknya telah menerima 6.300 pengaduan sejak 2017 –  17 Juni 2021. Sedangkan sejak tahun 2005 – 2021 telah mengirimkan 211 rekomendasi kepada Kementerian/Lembaga, 165 rekomendasi belum mendapatkan tanggapan dari 42 K/L.

“Kendala dan tantangan perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu perlindungan konsumen belum menjadi pertimbangan yang prioritas dalam kebijakan perekonomian nasional,” kata Rizal.(Bag)