Pengeroyokan Santri di Ponorogo, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Beri Konseling Ke Ponpes

Spread the love
Ketua DPD RI saat berkunjung dan ziarah ke Makam Sunan Ampel Surabaya, beberapa waktu yang lalu.

JakCityNews (Jakarta) –  Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyesalkan peristiwa pengeroyokan yang menyebabkan tewasnya seorang santri salah satu pondok pesantren (Ponpes) di Ponorogo, Jawa Timur.

Menurutnya, pengeroyokan terhadap santri berinisial M itu terjadi Selasa (22/6/2021) lalu seharusnya bisa dihindari.

Kejadian berawal saat korban mengaku mencuri uang Rp 100 ribu milik temannya. Permasalahan sendiri sebenarnya sudah selesai setelah pengurus Ponpes memanggil para santri dan korban mengakuinya. Namun 3 pelaku melakukan pengeroyokan hingga korban terluka parah. Santri M sendiri baru sebulan berada di pondok.

“Saya sangat menyesalkan terjadinya pengeroyokan hingga menyebabkan seorang santri meninggal dunia. Miris sekali, karena hanya permasalahan uang Rp 100 ribu nyawa seseorang jadi melayang,” kata  LaNyalla, Sabtu (26/6/2021).

LaNyalla mengatakan, pencurian tidak dapat dibenarkan, namun penyelesaian masalah dengan cara kekerasan yang berakibat tewasnya santri   menyalahi banyak aturan.

“Kejadian ini harus menjadi pelajaran bagi pengasuh ponpes. Pembinaan yang baik sangat penting untuk menghindari kejadian-kejadian seperti ini,” katanya.

Baca juga :

Mantan Ketua Umum PSSI ini meminta polisi menerapkan peradilan anak bagi pelaku yang masih di bawah umur. Apalagi, 3 dari 4 pelaku masih masuk dalam kategori anak.

“Penting  dilakukan pendampingan psikologis bagi para pelaku. Karena saya yakin pelaku  mengalami guncangan moral karena tidak menyangka perbuatan mereka sampai menyebabkan sang teman meninggal dunia. Namun tetap perilaku mereka tidak bisa dibenarkan,” tuturnya.

LaNyalla juga menyoroti maraknya kejadian kekerasan di lingkungan Ponpes yang belakangan kerap terjadi. Menurutnya,  ada sistem yang harus dibenahi sehingga permasalahan kekerasan di lingkungan Ponpes dapat dihindari.

“Ponpes perlu difasilitasi dengan konseling atau psikolog. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dapat memfasilitasinya agar ada pendampingan lebih dari ponpes terhadap santri-santrinya. Dari peristiwa ini kita bisa lihat,  ada sesuatu yang salah mengenai psikologi santri dan perlu ditangani dengan serius,” katanya. (Bag)