Ketua DPD RI Minta Pemda Ikuti Rekomendasi DPRD Hentikan Sementara Tambang Di Barru

Spread the love
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

JakCityNews (Jakarta)  – Aktivitas tambang galian C di Bottolai, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan mendapat protes warga. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah daerah (pemda) menghentikan aktivitas tambang untuk sementara hingga ditemukan jalan keluar dari permasalahan yang ada.

Akibat pekerja tambang yang tetap ingin melakukan aktivitasnya, bentrokan dengan warga terjadi pada Minggu (27/6/2021). Bahkan baku hantam hampir terjadi saat warga menutup akses jalan ke area tambang.

“Pemkab Barru harus segera merespons peristiwa ini. Karena bila tidak ditanggapi dengan serius, dikhawatirkan akan terjadi bentrokan susulan yang menyebabkan timbulnya korban,” ungkap LaNyalla, Senin (28/6/2021).

Ditambahkannya, aktivitas tambang diprotes warga lantaran menyebabkan jalanan rusak. Pemkab Barru seharusnya mengikuti rekomendasi DPRD setempat yang sudah memerintahkan agar pertambangan di Bottolai dihentikan sementara.

“Pihak penambang bersikeras tetap ingin melakukan aktivitas karena merasa belum ada surat resmi atau legalitas untuk penghentian sementara. Ini menjadi ranah Pemda, yang semestinya segera menerbitkan surat supaya aktivitas pertambangan dihentikan sementara sesuai dengan rekomendasi DPRD,” ucapnya.

Baca juga :

Senator Jawa Timur itu meminta perusahaan tambang segera membuat akses jalan baru menuju lokasi tambang. Dengan begitu, kata LaNyalla, truk armada penambang tidak lagi melewati permukiman warga.

“Ini  harus dibuat kesepakatan antara pihak penambang, Pemda, dan warga. Harus ada win win solution sehingga aktivitas pertambangan tidak merugi,” tegasnya.

LaNyalla juga meminta kepada aparat yang berwenang agar mengamankan lokasi tambang. Hal tersebut sebagai antisipasi kembali terjadinya bentrok.

“Bagaimanapun, aktivitas tambang tidak boleh sampai merusak lingkungan dan mengganggu hajat hidup masyarakat. Kembali saya meminta kerja cepat pemda menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai karena lelet menjalani rekomendasi DPRD, nantinya memicu permasalahan baru,” kata LaNyalla. (Bag)