Nono Sampono Dorong Pengesahan RUU Kepulauan

Spread the love
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menerima plakat dari Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.

JakCityNews (Batam) –  Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan, RUU Daerah Kepulauan diharapkan dapat memperjuangkan pemerataan pembangunan di daerah, terutama delapan daerah kepulauan di Indonesia.

Menurut Nono, untuk pemerataan pembangunan, serta mengingat daerah kepulauan memiliki stigma daerah miskim dan serba T, RUU Daerah Kepulauan diyakini mampu menjawab persoalan pembangunan oleh delapan provinsi kepulauan dan 86 kabupaten di dalamnya.

“Daerah kepulauan, sangat mendukung dan menantikan RUU ini disahkan, karena dengan demikian daerah kepulauan bisa memiliki anggaran yang lebih banyak untuk mengembangkan daerahnya, ” ujar Nono Focus Group Discussion (FGD) bertema ‘Undang-undang Daerah Kepulauan: Ikhtiar Pemerintah Menciptakan Kesejahteraan Rakyat Yang Merata dan Berkeadilan’ di kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa (28/6/2021).

Nono menilai, RUU ini memiliki peran penting mempertahankan keutuhan NKRI. Menurutnya, formula pemberian dana ke provinsi seharusnya lebih arif, tidak hanya berdasarkan kepada populasi.

“Ada kebijakan anggaran pusat yang menyebabkan pembagian anggaran masih belum mengakomodasi kebutuhan daerah kepulauan yang besar, karena acuan angkanya populasi, ini bisa jadi masalah karena pembangunan jadi tidak merata. Ingat, Indonesia ini bersatu wilayah-wilayah kepulauannya secara sukarela, jangan sampai mereka lepas dari NKRI karena merasa dilupakan,” ujar Nono.

Baca juga :

Menurut Nono, pengesahan RUU tersebut membuktikan kehadiran negara bagi daerah kepulauan. Sebab, selama ini politik anggaran tidak sepenuhnya berpihak pada daerah kepulauan. Alokasi anggaran  hanya mendasarkan pada jumlah manusia dan luas daratan tidak dapat digunakan memaksimalkan sumber daya di daerah kepulauan, seperti potensi perikanan, laut, ataupun pengelolaan wisata.

Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyatakan, keberadaan UU Daerah Kepulauan dinilai mendesak demi mempercepat pembangunan di provinsi kepulauan.

Gubernur juga menambahkan, selama ini pembangunan di daerah kepulauan belum bisa optimal, karena perhitungan dana alokasi umum dan dana alokasi daerah masih pada luas daratan.

“Alhasil hal ini berpengaruh pada pembangunan daerah kepulauan itu sendiri,” kata Gubernur. (Bag)