Ketua DPD RI Minta Pemerintah Klarifikasi Manipulasi Investasi Fiktif

Spread the love
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

JakCityNews (Jakarta) –  Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah mengklarifikasi adanya indikasi manipulasi data investasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dugaan manipulasi data realisasi penanaman modal oleh BKPM tercatat dalam pemeriksaan 2019-2020. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya indikasi investasi fiktif senilai Rp15,22 triliun.

Dijelaskan BPK, dengan  laporan  pencapaian realisasi penanaman modal BKPM 2019 tidak memberikan informasi kepada publik secara akurat.

“Pemerintah harus segera memberikan klarifikasi terkait dengan investasi fiktif ini. Sebab,  jika tidak, temuan BPK ini akan menjadi preseden buruk terhadap iklim investasi dan menjadi kontraproduktif dengan tujuan pembangunan itu sendiri,” kata LaNyalla, Selasa (29/6/2021).

Bagi Senator asal Jawa Timur itu, ada tiga dampak strategis dari manipulasi data investasi tersebut. Pertama adalah risiko anggaran,   dana yang dialokasikan untuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terbuang jika data realisasi investasi yang dicatatkan tidak sesuai dengan kondisi riil.

“Kedua berkaitan dengan pandangan investor. Dengan adanya investasi fiktif, akan membuat kepercayaan investor terutama asing terhadap kondisi penanaman modal di dalam negeri menjadi berkurang. Sejauh ini banyak investor asing yang mengacu pada data BKPM,” ujar LaNyalla.

Baca juga :

Dampak ketiga adalah risiko fiskal. Insentif yang diberikan oleh pemerintah berisiko terbuang, karena diberikan oleh otoritas fiskal tersalurkan tidak tepat sasaran. BKPM memiliki kewenangan untuk merekomendasikan pemberian insentif, baik dalam bentuk tax holiday maupun tax allowance.

“Karena data yang tidak valid akhirnya banyak obral insentif tidak tepat sasaran, penanaman modal asing yang tidak memenuhi syarat malah mendapatkan fasilitas,” ujar LaNyalla lagi.

Manipulasi pencatatan realisasi investasi oleh BKPM pada tahun 2019 senilai Rp15,22 triliun dapat mengurangi angka penyerapan tenaga kerja dari instrumen penanaman modal. Tahun 2019 terdapat sekitar 2,5 juta tenaga kerja yang diserap dari skema investasi tersebut.

“Pada 2019 untuk setiap Rp1 triliun dari investasi diasumsikan mampu menyerap 1.438 orang. Dengan adanya indikasi investasi fiktif senilai Rp15,22 triliun, terdapat lebih dari 21.308 lapangan kerja yang juga terindikasi fiktif,” kata  LaNyalla. (Bag)