Di Ultah PSBI Ke-14, Wapres K. H. Ma’ruf Amin Berharap Keberagaman Di Indonesia Bisa Dijaga

Spread the love
Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin.

JakCityNews (Jakarta) –  Indonesia merupakan bangsa besar yang terdiri dari beragam suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Data Sensus Badan Pusat Statistik Tahun 2010 mencatat, terdapat 1.340 jumlah suku di Indonesia. Keberagaman yang besar tersebut harus terus dirawat dan dijadikan sebagai potensi dalam mendukung pembangunan nasional.

“Tentu keberagaman tersebut harus kita rawat dan dijadikan sebagai potensi kekuatan agar bangsa Indonesia dapat tetap utuh dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia, utamanya dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang,” tutur Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin pada acara Perayaan Hari Ulang Tahun ke-14 Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI), Rakernas PSBI Tahun 2021, serta Launching Kongres PSBI IV dan Pesta Bolon Simbolon Tahun 2022 melalui konferensi video di Kediaman Resmi Wapres,  Jakarta, Rabu (7/7/2021).

Wapres menyampaikan, sebagai salah satu suku dengan jumlah yang cukup besar dan melihat sebaran jumlah anggota PSBI yang lebih dari 300.000 orang di seluruh dunia, maka PSBI memiliki potensi besar yang harus diberdayakan untuk melestarikan nilai-nilai adat sekaligus upaya penanaman rasa cinta tanah air. Mengingat, kedua nilai tersebut merupakan faktor penting dalam membentuk integritas nasional.

“Pelestarian adat istiadat juga harus menjadi bagian dari upaya kita merawat demokrasi dan memupuk nasionalisme pada tingkat akar rumput guna mewujudkan integritas nasional yang makin kokoh dalam bingkai kebhinekaan bangsa. Hal ini sangat penting untuk terus kita wariskan khususnya bagi generasi muda,” tegas Wapres.

Baca juga :

Wapres menekankan pentingnya menjaga kesepakatan nasional sebagai dasar kebangsaan dan kenegaraan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pendiri bangsa melalui 4 (empat) bingkai kerukunan nasional, yaitu; bingkai politis, bingkai yuridis, bingkai teologis, dan bingkai sosiologis.

Bingkai politis, menurut Wapres, yaitu kerukunan yang dibangun atas dasar komitmen seluruh bangsa Indonesia dalam implementasi kehidupan masyarakat sesuai dengan kesepakatan nasional, yaitu; Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara bingkai yuridis, merupakan kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang ada.

“Kepatuhan terhadap aturan yang ada dengan cara menghormati hukum, karena setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum,” urai Wapres.

Sedangkan bingkai teologis, lanjutnya,  pemahaman dan pengajaran keagamaan atau keyakinan yang moderat sehingga tidak menimbulkan konflik nasional. “santun, sejuk, dan merangkul, bukan ajaran yang saling curiga dan mengarah pada konflik atau bahkan pada penggunaan kekerasan,” terang Wapres. (Alvim)