Basarah : Momentum Qurban Dorong Spirit Kebangsaan dan Bunuh Ego Politik

Spread the love
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah .

JakCityNews (Jakarta) – Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengajak semua lapisan masyarakat terutama para tokoh dan aktor politik agar menahan diri untuk tidak memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 demi tujuan politik pribadi dan kelompoknya.

Dia mengimbau agar seluruh elemen bangsa mendukung kebijakan PPKM Darurat yang masa berlakunya diperpanjang hingga 25 Juli 2021. Apalagi di tengah momentum Iduladha, spirit berkurban hendaknya dijadikan momentum serta daya dorong spiritualitas dan kebangsaan

“Sikap berkurban salah satunya dapat diwujudkan dalam sikap  membunuh ego dan kepentingan politik pribadi dan kelompoknya demi kepentingan masyarakat dan bangsa yang lebih besar,” ujar Basarah di Jakarta, Rabu (21/7/2021).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR itu menilai demokrasi  mengakomodasi perbedaan pendapat dan sikap kritis dalam berpolitik. Tetapi, saat bangsa menghadapi pandemi COVID-19 ini, setiap elite politik hendaknya menunjukkan sikap kenegarawan.\

Sikap itu menurut Basarah, bisa diwujudkan dengan menjaga kekompakan untuk mencari solusi bersama mengatasi pandemi, ketimbang melakukan kapitalisasi politik untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya.

Untuk hal itu, lanjutnya, bangsa ini dapat mengambil hal baik dari praktik politik di negara New Zealand yang juga terdapat kekuatan oposisi baik dari unsur masyarakat maupun di partai politik.

Baga juga :

Namun, begitu bangsanya menghadapi pandemi COVID-19, baik pemerintah maupun kekuatan dan partai oposisi sama-sama kompak mencari solusi bersama.

“Mereka tidak saling menyalahkan apalagi menyerang pemerintah, tetapi saling memberi masukan dengan sikap kenegarawanan mereka. Mengapa kita tidak meniru hal baik dari mereka,” ucapnya.

Ajakan serupa juga disampaikan ketua DPP PDIP itu kepada mereka yang terlibat dalam pemerintahan baik di pusat maupun daerah agar lebih kompak dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya. Akan ironis jika orang-orang di dalam pemerintahan tidak kompak mengatasi pandemi COVID-19, termasuk dalam penyampaian komunikasi publik mereka.

“Pemerintah daerah juga hendaknya kompak menaati kebijakan pemerintah pusat, mulai dari konsisten menerapkan PPKM sampai melakukan sosialisasi vaksinasi dan distribusi bantuan sosial pemerintah,” ujar Basarah.

Dia menambahkan, kebijakan pemerintah pusat tidak akan efektif jika tidak dikerjakan oleh aparatur di bawahnya hingga tingkat aerah. Kondisi itu, kata Basarah,  berbahaya bagi keselamatan rakyat dan ketahanan negara. (Bag)

Tinggalkan Balasan