Pembahasan RAPBN 2022, Banggar DPR Dorong Reformasi Struktural

Spread the love
Diskusi bertema ‘Menjaga RUU APBN 2022 untuk Kepentingan Rakyat’ bersama Anggota Komisi XI DPR Misbakhun dan Praktisi Media, John Andi Oktaveri di Ruang Media Center Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/8/2021). (Foto: DPR RI).

JakCityNews (Jakarta) – Mekanisme pemberian kompensasi setiap tahunnya dinilai telah membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Untuk itu, ke depan pembahasan Rancangan APBN (RAPBN) 2022 yang sedang dilakukan harus mewujudkan reformasi struktural di bidang anggaran. 

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyoroti mekanisme skema pemberian dana kompensasi selama ini yang dinilainya tidak tepat sasaran. Misalnya kompensasi dalam program penerima subsidi liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) dan subsidi listrik. 

“Data TNP2K, itu menunjukkan 40 persen dari masyarakat yang berhak menerima subsidi hanya yang menikmati 26 persen saja, sisanya dinikmati orang kaya,” ungkap Said Abdullah dalam diskusi bertema ‘Menjaga RUU APBN 2022 untuk Kepentingan Rakyat’ bersama Anggota Komisi XI DPR Misbakhun dan Praktisi Media, John Andi Oktaveri di Ruang Media Center Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/8/2021). 

Untuk diketahui, tema Kebijakan Fiskal tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Said menilai untuk mewujudkan reformasi struktural tersebut, pemerintah perlu berbenah, terutama dalam hal penanganan COVID-19. Misalnya, reformasi dalam bidang kesehatan. Selain target vaksinasi dan tes COVID-19, Said melihat pemerintah harus meningkatkan fasilitas kesehatan. 

Sebab, diakui atau tidak, ada kesenjangan antara fasilitas kesehatan yang ada di desa dan kota.

“Kami selalu berteriak kepada pemerintah, ayo dimulai, ada gap. Diakui atau tidak kota desa fasilitas kesehatannya, Jawa luar Pulau Jawa ini sampai kapan akan dibiarkan. Justru di kala pendemi ini mari pondasinya diperkuat,” ujar Said. 

Pembicara lainnya, Anggota Komisi XI DPR Misbakhun mengakaui pentingnya reformasi struktural untuk mengantisipasi ada ketidakpastian akibat serangan pandemi COVID-19.  

Baca juga :

“Menurut saya, sebenarnya ada satu reformasi struktural yang harus dilakukan oleh pemerintah di 2022, yaitu untuk memastikan apa yang disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran tadi, yaitu mengenai reformasi sistem kesehatan kita,” kata Misbakhun.

Politisi dari Partai Golkar ini menekankan reformasi sistem kesehatan sudah harus dimulai di tengah pandemi virus corona sekarang ini yang tidak pasti kapan akan berakhirnya. 

Bermodalkan dari anggaran negara itu, kata Misbakhun maka afirmasi APBN harus jelas ditajamkan. Di RAPBN 2022 yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sidang paripurna DPR pada 16 Agustus 2021 dialokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp 255 triliun atau 9,4 persen dari total RABPN 2022 yang ada.  

“Apakah mencukupi nanti? Ini yang harus kita pikirkan secara detailnya,” ajak Misbakhun.  

Sementara itu, Pengamat Media John Andi Oktaveri menekankan pentingnya seberapa kuat daya lentur APBN ke depannya. juga perlu misalnya berbicara soal ketahanan ekonomi tadi. Oleh karena itu, ia meminta dalam pembahasan RAPBN 2022 ini perlu ditekankan soal ketahanan ekonomi Indonesia.

“Penggunaan APBN ke depan harus didorong pada memberdayakan produk dalam negeri, khususnya alat kesehatan. Dalam kaitan kehidupan peliputan harian kita, memang kedua ini sepertinya perhatian publik, ” katanya. (Bag)