Ali Zamroni : Tak Ada Alasan Tunda Penerapan PTM

Spread the love
Anggota Komisi X DPR, Ali Zamroni.

JakCityNews (Jakarta) – Pemerintah telah menetapkan daerah Jawa-Bali  masuk dalam daerah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1-3. Kebijakan tersebut menurut Anggota Komisi X DPR, Ali Zamroni harus berdampak pada pemulihan di sektor Pendidikan. 

Menurut Ali Zamroni, tak ada alasan pemerintah untuk menunda-nunda pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) bagi daerah di level 1-3.

“Tidak ada alasan untuk menunda PTM  bagi daerah di level 1-3. Ini sudah menjadi ketegasan agar sektor Pendidikan kita tidak menurun,” kata Ali Zamroni di Jakarta, Rabu (25/8/2021). 

Berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) empat menteri yaitu Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan terkait panduan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi Covid-19  syarat dilakukannya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) diutamakan pada daerah yang sudah berada pada level 1-3. 

Politikus Partai Gerindra ini menegaskan bahwa dampak pembelajaran online yang semakin panjang akan memberi dampak buruk bagi dunia Pendidikan.

“Saya khawatir learning loss/ketertinggalan semakin banyak dialami para siswa”. Ujarnya.

Baca juga :

Untuk mempercepat Pembelajaran Tatap Muka di daerah PPKM level 1-3, menurut Ali ada syarat wajib yang harus dilakukan.

“Syarat wajib ini adalah guru dan tenaga pendidikan yang sudah melaksankan vaksinasi secara lengkap,” tegasnya.

Menurutnya, tidak ada alasan lagi bagi daerah PPKM Level 1-3 yang masih melaksanakan pembelajaran online. Pemerintah juga harus segera melangsungkan giat vaksinasi bagi para guru dan tenaga pendidik yang belum divaksin.

“PTM ini dilaksanakan karena kita harus mengejar situasi ketertinggalan Pendidikan pada kurikulum akademik dan ini tidak bisa dibiarkan lebih lama, ” tegasnya.

Selanjutnya Anggota Fraksi Gerindra ini menegaskan bahwa untuk daerah yang mengalamai susah sinyal/Blankspot juga harus segera mengadakan PTM dengan catatan menerapkan protokol kesehatan. 

“Untuk daerah Blankspot harus segera melaksanakan PTM tanpa ada alasan apapun apalagi bagi daerah-daerah PPKM level 1-3,” lanjutnya.

Ali juga mendukung kemendikbudristek RI agar sekolah-sekolah menggunakan kurikulum darurat dimasa PTM ini. 

“Kurikulum darurat ini dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan para siswa dengan penyederhanaan capaian pembelajaran, dan yang terpenting untuk mengejar ketertinggalan ini adalah kebebasan dalam pelaksanaan kurikulum bagi para guru,” kata Ali.

Ali meminta pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek RI untuk segera mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh Pemerintah daerah, Provinsi, dan Kabupaten Kota agar segera menyosialisasikan realisasi PTM. 

“Pemerintah daerah harus segera melakukan sosialisasi agar PTM ini dapat berjalan dengan baik dan menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat, ” kata Ali. (Bag)