Mahyudin : Sistem Bikameral Indonesia Harus Berkaca Dldari Negara Besar

Spread the love
Wakil Ketua DPD RI Mahyudin saat membuka FGD bersama Universitas Diponegoro bertema “Perspektif Daerah Untuk Optimalisasi Peran DPD RI” di Semarang, Jawa Tengah.

JakCityNews (Semarang) – Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengatakan Indonesia harus berkaca kepada banyak negara termasuk sejumlah negara besar dan mapan berdemokrasi, yang sukses menerapkan parlemen bikameral. Misalnya Inggris, Belanda, Jepang, Prancis,  Spanyol, Italia dan lain-lain. Bahkan ada yang menerapkan bikameralisme murni (strong bicameral seperti Aljazair). 

Menurutnya, bagi banyak negara besar yang demokratis,  sistem bikameral merupakan suatu keniscayaan. 

“Sistem bikameral dalam demokrasi merupakan suatu keniscayaan. Walaupun bentuknya berbeda dengan Indonesia,” ucap Mahyudin saat membuka FGD bersama Universitas Diponegoro bertema “Perspektif Daerah Untuk Optimalisasi Peran DPD RI” di kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (13/9/2021). 

Menurutnya, lahirnya DPD RI karena sebelumnya tidak adanya check and balances dalam praktek keparlemenan Indonesia. Untuk itu diperlukan sistem bikameral atau kamar kedua, yang mewakili perwakilan dari daerah. 

Baca juga :

“Kenapa demikian? karena Indonesia negara besar dan mayoritas berpusat di Pulau Jawa. Negara ini didirikan untuk semua kalangan, bukan suatu kelompok atau perorangan. Maka lahirlah kamar kedua untuk menyuarakan aspirasi daerah yaitu DPD RI,” kata senator asal Kalimantan Timur itu. 

Mahyudin mencontohkan, selama ini Indonesia terlalu sentralistik yang bermuara pada Pulau Jawa. Jika melihat dari keterwakilan di Senayan, wilayah yang besar akan memiliki porsi yang besar juga. 

“Selama ini jika dilihat dari Jawa Tengah untuk duduk di DPR RI membutuhkan 50 ribu suara. Tetapi DPD RI harus membutuhkan 1,4 juta suara. Artinya, masyarakat menaruh kepercayaan lebih kepada DPD RI,” katanya. 

Sementara itu, Ketua Departemen Ilmu Politik dan Pemerintah Undip Nur Hidayat Sardini menjaskan DPD RI mempunyai peran penyeimbang dalam menghadapi oligarki. Untuk itu DPD RI harus di ‘setup’ kembali. 

“Memang cara ini tidak akan berhasil karena ada kekhawatiran dalam proses pengambilan keputusan, maka dimatikanlah DPD RI. Bila perlu kedepannya DPD RI harus mempunyai hak veto,  DPR RI saat ini seperti pemain tunggal, karena tidak ada check and balances,” ujar Sardini. (Bag)

Tinggalkan Balasan