{"id":1789,"date":"2022-02-13T06:42:02","date_gmt":"2022-02-13T06:42:02","guid":{"rendered":"http:\/\/jakcitynews.com\/?p=1789"},"modified":"2022-02-13T06:42:03","modified_gmt":"2022-02-13T06:42:03","slug":"lanyalla-sebut-parpol-pembuat-aturan-presidential-threshold","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jakcitynews.com\/index.php\/2022\/02\/13\/lanyalla-sebut-parpol-pembuat-aturan-presidential-threshold\/nasional\/1789\/","title":{"rendered":"LaNyalla Sebut Parpol \u00a0Pembuat Aturan Presidential Threshold"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

JakCityNews (Jakarta) –  Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai kompleksitas persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia salah satunya disebabkan partai politik yang sangat dominan dan bersepakat membuat aturan Presidential Threshold.<\/p>\n\n\n\n

Hal itu dikatakan LaNyalla saat menyampaikan Orasi Kebangsaan pada Milad ke-75 Himpunan Mahasiswa Islam  Menyongsong 100 Tahun Indonesia, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Sabtu (12\/2\/2022).<\/p>\n\n\n\n

Menurut LaNyalla, setelah Amandemen Konstitusi 20 tahun lalu, partai politik mendapat kekuasaan yang sangat besar dalam menentukan arah perjalanan bangsa.<\/p>\n\n\n\n

“Dengan kekuasaan itu,  lahirnya Undang-Undang Pemilu yang mengatur ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold,” kata LaNyalla.<\/p>\n\n\n\n

LaNyalla menilai, dari sinilah persoalan bangsa semakin komplek. Karena, Presidential Threshold memiliki tiga persoalan mendasar. Pertama, Presidential Threshold yang terdapat dalam Undang-Undang Pemilu jelas bukan merupakan perintah konstitusi. Padahal, Undang-Undang wajib derivatif dari konstitusi.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Baca juga :<\/strong><\/p>\n\n\n