{"id":1932,"date":"2022-02-19T12:29:12","date_gmt":"2022-02-19T12:29:12","guid":{"rendered":"https:\/\/jakcitynews.com\/?p=1932"},"modified":"2022-02-19T12:29:13","modified_gmt":"2022-02-19T12:29:13","slug":"perihal-minyak-goreng-fahira-idris-melihat-rakyat-sudah-resah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jakcitynews.com\/index.php\/2022\/02\/19\/perihal-minyak-goreng-fahira-idris-melihat-rakyat-sudah-resah\/nasional\/1932\/","title":{"rendered":"Perihal \u00a0Minyak Goreng, Fahira Idris Melihat \u00a0Rakyat Sudah Resah"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

JakCityNews (Jakarta) – Penerapan kebijakan baru, yakni domestic mandatory obligation (DMO), para eksportir CPO harus mengalokasikan 20 persen dari total volume ekspornya untuk kebutuhan dalam negeri dan domestic price obligation (DPO),   dampaknya belum dirasakan. Rakyat masih kesulitan mengakses minyak goreng dengan harga sesuai HET.<\/p>\n\n\n\n

Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan,  kebijakan DMO dan DPO sebagai solusi persoalan kelangkaan minyak goreng sudah cukup baik.<\/p>\n\n\n\n

Dua kebijakan ini tepat sebagai strategi jangka pendek untuk menstabilkan harga dan pasokan minyak goreng. Namun, hingga saat ini dampak kedua kebijakan ini belum dirasakan rakyat. Ini artinya ada persoalan di implementasinya.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKalau memang saat ini sedang dalam proses stabilisasi, menurut saya ini sudah terlalu lama. Rakyat di mana-mana sudah resah karena susah mendapatkan minyak goreng. Kebutuhan minyak goreng ini bukan hanya untuk kebutuhan lingkup keluarga saja, tetapi ada jutaan UMKM yang produksinya terganggu akibat susahnya mendapat minyak goreng sesuai HET,\u201d ujar Anggota DPD RI Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakara (18\/2\/2022).<\/p>\n\n\n\n

Baca juga :<\/strong><\/p>\n\n\n