{"id":4680,"date":"2022-07-28T11:59:33","date_gmt":"2022-07-28T11:59:33","guid":{"rendered":"https:\/\/jakcitynews.com\/?p=4680"},"modified":"2022-07-28T11:59:35","modified_gmt":"2022-07-28T11:59:35","slug":"puan-meminta-aturan-distribusi-pertalite-harus-jamin-subsidi-bbm-tepat-sasaran","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jakcitynews.com\/index.php\/2022\/07\/28\/puan-meminta-aturan-distribusi-pertalite-harus-jamin-subsidi-bbm-tepat-sasaran\/nasional\/4680\/","title":{"rendered":"Puan Meminta Aturan Distribusi Pertalite Harus Jamin Subsidi BBM Tepat Sasaran"},"content":{"rendered":"\n
\"\"
Ketua DPR RI Puan Maharani.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

JakCityNrews (Jakarta) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar revisi peraturan terkait penggunaan Pertalite dikaji sebaik mungkin. Ia meminta agar aturan terbaru nanti, yang salah satunya memuat soal Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi itu, harus tepat sasaran.<\/p>\n\n\n\n

\u201cAturan mengenai Pertalite dan Solar bersubsidi yang sedang disusun Pemerintah harus menjamin bahwa subsidi BBM diberikan tepat sasaran,\u201d kata Puan, Kamis (28\/7\/2022).<\/p>\n\n\n\n

Seperti diketahui, Pemerintah tengah menyusun revisi Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Revisi tersebut memuat aturan terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar yang ditargetkan rampung pada Agustus mendatang.<\/p>\n\n\n\n\n\n

Aturan itu akan berisi kriteria kendaraan yang nantinya dilarang menggunakan Pertalite dan Solar bersubsidi. Puan menggarisbawahi soal tingginya konsumsi Pertalite pada triwulan I tahun 2022 yang melebihi kuota sehingga menyebabkan kelangkaan jenis BBM itu di sejumlah daerah.<\/p>\n\n\n\n

\u201cHal tersebut tidak boleh terjadi lagi karena merugikan masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan subsidi BBM,\u201d ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.<\/p>\n\n\n\n

Konsumsi BBM bersubsidi yang melebihi kuota memunculkan dugaan sejumlah pihak akan adanya perubahan pola konsumsi dan BBM kadar oktan atau research octane (RON) 92 jenis Pertamax ke Pertalite. Kendaraan yang seharusnya tidak mendapatkan BBM bersubsidi kini banyak beralih menggunakan Pertalite karena kenaikan harga minyak dunia buntut konflik global.<\/p>\n\n\n\n\n\n

\u201cPemberian subsidi di tengah ancaman krisis global harus dilakukan secara cermat agar BBM bersubsidi tepat sasaran dan berdasarkan asas keadilan,\u201d jelas Puan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cMemang harus ada intervensi dari Pemerintah agar masyarakat kelas menengah ke bawah dipastikan memperoleh haknya mendapatkan BBM bersubsidi,\u201d imbuhnya.<\/p>\n\n\n\n

DPR juga meminta kesadaran masyarakat menengah ke atas agar menggunakan BBM non-subsidi. Jika kendaraan yang masuk kategori mewah menggunakan BBM subsidi, itu artinya mereka telah mengambil hak masyarakat kelas menengah ke bawah.<\/p>\n\n\n\n\n\n

\u201cTujuan dari subsidi adalah untuk menjamin kehidupan warga ekomoni menengah ke bawah. Jangan sampai subsidi BBM yang berasal dari APBN diberikan tidak tepat sasaran,\u201d tegas Puan.<\/p>\n\n\n\n

Mantan Menko PMK ini pun mengimbau masyarakat menengah ke bawah untuk segera mendaftarkan kendaraannya. Dengan mendaftarkan kendaraan, kata Puan, masyarakat yang boleh mendapatkan BBM bersubsidi akan lebih terjamin dalam memperoleh haknya.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKarena akan ada verifikasi konsumen BBM yang benar-benar berhak membeli Pertalite dan Solar bersubsidi,\u201d ungkap cucu Proklamator RI Bung Karno ini.<\/p>\n\n\n\n\n\n

Program pendaftaran kendaraan yang diinisiasi oleh Pertamina itu akan disinergikan dengan regulasi penetapan penyaluran BBM subsidi yang ditentukan Pemerintah.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKita berharap upaya yang dilakukan para stakeholder terkait ini dapat memastikan distribusi Pertalite dan Solar diberikan tepat sasaran. Tentunya DPR RI akan terus melakukan pengawasan baik dari sisi regulasi maupun penerapan di lapangan,\u201d tutup Puan. (Tim)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

JakCityNrews (Jakarta) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar revisi peraturan terkait penggunaan Pertalite dikaji sebaik mungkin. Ia meminta<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4681,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[32,33],"tags":[],"aioseo_notices":[],"views":8,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jakcitynews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4680"}],"collection":[{"href":"https:\/\/jakcitynews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jakcitynews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jakcitynews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jakcitynews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4680"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/jakcitynews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4680\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4682,"href":"https:\/\/jakcitynews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4680\/revisions\/4682"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jakcitynews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4681"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jakcitynews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4680"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jakcitynews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4680"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jakcitynews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4680"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}