{"id":7888,"date":"2023-03-12T10:35:32","date_gmt":"2023-03-12T10:35:32","guid":{"rendered":"https:\/\/jakcitynews.com\/?p=7888"},"modified":"2023-03-13T23:37:20","modified_gmt":"2023-03-13T23:37:20","slug":"ketua-dpd-ri-hanya-pancasila-sistem-bernegara-yang-jamin-kedaulatan-rakyat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jakcitynews.com\/index.php\/2023\/03\/12\/ketua-dpd-ri-hanya-pancasila-sistem-bernegara-yang-jamin-kedaulatan-rakyat\/nasional\/7888\/","title":{"rendered":"Ketua DPD RI: Hanya Pancasila, Sistem Bernegara yang Jamin Kedaulatan Rakyat"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

JakCityNews (Surabaya) \u2013 Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai sistem bernegara yang berdasarkan Pancasila sangat luar biasa. Karena menjamin kedaulatan rakyat dan menjamin kesejahteraan rakyat. Namun disayangkan sistem tersebut telah bubar seiring dengan perubahan atau amendemen UUD NRI 1945 pada tahun 1999 hingga 2002 lalu.<\/p>\n\n\n\n

Hal itu disampaikan LaNyalla saat menjadi Keynote Speech Seminar Nasional Wawasan Kebangsaan, BEM Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Hasyim Asy\u2019ary, Jombang, Sabtu (11\/3\/2023).<\/p>\n\n\n\n

\u201cAmendemen UUD 45 tahun 1999 sampai 2002 adalah kecelakaan Konstitusi yang harus segera diakhiri dengan cara kembali kepada rumusan asli sistem bernegara dan sistem ekonomi Pancasila,\u201d kata LaNyalla.<\/p>\n\n\n\n

Menurut LaNyalla, konsepsi atau sistem bernegara Pancasila menempatkan para hikmat yang mewakili rakyat, baik dari unsur partai maupun non partai, termasuk utusan daerah dan utusan golongan berada di Lembaga Tertinggi Negara. Sehingga menjadi sistem yang berkecukupan. Kemudian Presiden berada di bawahnya atau disebut sebagai Mandataris MPR, alias petugas rakyat.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPada tanggal 18 Agustus 1945, para pendiri bangsa yang mayoritas adalah tokoh-tokoh agama dan ulama telah bersepakat, bahwa sistem politik yang paling cocok bagi Indonesia adalah sistem Demokrasi Pancasila. Yang merupakan sistem Syuro, dengan Lembaga Tertinggi Negara, yaitu MPR, sebagai wadah penjelmaan seluruh elemen rakyat,\u201d tegasnya.<\/p>\n\n\n\n

Begitu pula dengan sistem Ekonomi Pancasila, yang pada hakikatnya adalah negara harus berkuasa penuh atas bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Termasuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak.<\/p>\n\n\n\n

\u201cAda pembagian yang tegas, antara wilayah public goods, yang mutlak harus dikuasai negara, dan wilayah commercial goods untuk swasta, serta irisan di antara keduanya yang menggabungkan kerja bersama. Sehingga terjadi proses usaha bersama atau yang sering saya sebut sebagai Public, Private, People, Partnership atau 4 P. Yaitu keterlibatan yang jelas antara negara, swasta dan masyarakat dalam aktivitas ekonomi,\u201d tuturnya.<\/p>\n\n\n\n

Jelas bahwa air, hutan atau ladang, dan api atau energi, lanjutnya, merupakan Infrastruktur penyangga kehidupan rakyat, yang tidak boleh dikomersialkan atau dijual ke pribadi-pribadi perorangan yang kemudian menjadi bisnis pribadi.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNamun yang terjadi saat ini, kedaulatan rakyat sudah diberikan menjadi kedaulatan Partai Politik di DPR RI, dan kedaulatan Presiden melalui Pilpres Langsung. Sehingga rakyat Indonesia, sebagai pemilik negara ini tidak bisa berbuat apa-apa,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n

Lalu, faktanya segelintir orang, dapat menguasai dan menguras kekayaan alam Indonesia. Sementara ratusan juta rakyat hanya jadi penonton. Ketidakadilan inilah yang menjadi salah satu faktor penyumbang kemiskinan struktural.<\/p>\n\n\n\n

\u201cBelum lagi soal jumlah hutang pemerintah yang meningkat jauh sejak awal tahun 2000 hingga sekarang. Bahkan tahun 2023 ini, pemerintah berencana menambah hutang lagi sekitar Rp700 triliun. Artinya di akhir tahun 2023 nanti, akan menembus angka Rp8.000 triliun,\u201d bebernya.<\/p>\n\n\n\n

Semua terjadi karena hasil dari empat tahap perubahan UUD 45 telah mengubah 95 persen isi dari pasal-pasal UUD naskah asli yang dirumuskan para pendiri bangsa. Pasal-pasal dalam UUD hasil perubahan justru mencerminkan ideologi lain, yaitu Ideologi Liberalisme dan Individualisme. Sehingga ekonomi Indonesia perlahan tapi pasti menjadi Kapitalistik.<\/p>\n\n\n\n

\u201cOleh karena itu mari kita kembali ke UUD 45 naskah asli. Kemudian kita adendum untuk perbaiki kelemahannya, agar kita tidak mengulang orde lama dan orde baru. Tetapi jangan kita mengubah total Konstruksi bernegara yang telah dirumuskan para pendiri bangsa,\u201d paparnya.<\/p>\n\n\n\n

Hadir dalam kesempatan itu Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, KH Abdul Hakim Mahfudz, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. Muhadjir Effendy, Rektor Universitas Hasyim Asy\u2019ary, Prof. Haris Supratno, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol. Toni Harmanto, Presidium Nasional BEM PTNU, Wahyu Al Fajri dan Segenap Civitas Akademika Universitas Hasyim Asy\u2019ary (gsu).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

JakCityNews (Surabaya) \u2013 Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai sistem bernegara yang berdasarkan Pancasila sangat luar biasa. Karena<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":7951,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[32,33],"tags":[],"aioseo_notices":[],"views":50,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jakcitynews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7888"}],"collection":[{"href":"https:\/\/jakcitynews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jakcitynews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jakcitynews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jakcitynews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7888"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/jakcitynews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7888\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7972,"href":"https:\/\/jakcitynews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7888\/revisions\/7972"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jakcitynews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7951"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jakcitynews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7888"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jakcitynews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7888"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jakcitynews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7888"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}