Sultan Soroti Cara Pemerintah Pertahankan Angka Pertumbuhan Ekonomi Melalui Bansos
JakCityNews (Jakarta) – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengkritisi cara Pemerintah mempertahankan angka pertumbuhan ekonomi nasional dibatas 5 persen dengan membagikan bantuan sosial (Bansos) dan Bantuan langsung Tunai (BLT) El Nino.
Menurutnya, bantalan sosial tidak memiliki kemampuan untuk menopang struktur ekonomi nasional secara permanen, bahkan dalam jangka menengah. Meskipun variabel Belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi.
“Bantalan sosial hanya menjadi obat bius bagi perekonomian yang sedang sakit akibat penurunan daya beli masyarakat. Pemerintah sebaiknya fokus mengarahkan anggaran pada sektor produktif khususnya sektor pertanian yang terdampak langsung El Nino, ” ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Kamis (9/11/2023).
Memberikan insentif modal dan introduksi teknologi pada sektor riil, kata Sultan, merupakan hal yang dibutuhkan dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional berbasis industri dan hilirisasi.
Mempertahankan angka pertumbuhan ekonomi yang rapuh dengan pendekatan bansos sangat memberatkan APBN di tengah arus deindustrialisasi. Pemerintah, sambungnya, patut mewaspadai menurunnya sumbangan sektor industri pengolahan atau manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB). Tercatat hingga akhir 2022 hanya sebesar 18,34 persen dibandingkan pada kuartal I-2014 sebesar 21,26 persen.
“Kami sangat memahami bahwa Pertumbuhan Ekonomi nasional mengalami koreksi akibat efek domino ekonomi global dan fenomena El Nino. Namun masyarakat justru sedang menunggu pendekatan kebijakan yang sistematis dan berdampak luas pada perekonomian dalam jangka panjang, ” ujar mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan alasan Presiden Joko Widodo menggelontorkan bantuan sosial (bansos) menjelang 2024. Ia menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang turun ke 4,94 persen di kuartal III 2023 ini. Menurutnya, kehadiran paket bantuan ekonomi menjadi makin penting demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia di akhir 2023. (gsu)
