Komite IV DPD Soroti Rendahnya Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Meski Raih Opini WTP
JakCityNews (Jakarta) — Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) RI melaksanakan kunjungan kerja ke kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Senin (10/11/2025). Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka Pembahasan Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2025 BPK RI.
Di depan, Kepala Perwakilan BPK RI Sumbar, Sudarminto Eko Putra beserta seluruh jajarannya, Elviana memberikan apresiasi atas konsistensi Sumatera Barat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 13 kali berturut-turut,dan tiga kabupaten juga mencatat WTP sejak tahun 2020.
“WTP itu bukan prestasi tapi semua keharusan. Laporan keuangan harus sesuai standar akuntansi dan WTP adalah kewajiban dasar pengelolaan keuangan negara, ” kata Elviana dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/112025).
Elviana berpendapat di balik capaian opini WTP, Komite IV mencatat realita tingkat penyelesaian rekomendasi justru memperlihatkan keragaman performa yang timpang. “Masih ada lima kabupaten di bawah 80 persen tingkat penyelesaian rekomendasinya, termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,” tegas Elviana.
Elviana menegaskan fokus utama Komite IV dalam evaluasi ini adalah menuntut adanya tindak lanjut yang serius terhadap hasil pemeriksaan, khususnya mengenai temuan yang terus terulang dari tahun ke tahun.
Ada tiga ciri temuan BPK RI yang hampir terjadi di seluruh provinsi, termasuk di Sumatera Barat. Yakni, kekurangan volume pekerjaan proyek, spesifikasi (spek) yang tak sesuai dengan kontrak, dan biaya perjalanan dinas tak sesuai ketentuan.
“Ini merupakan tiga ciri temuan BPK RI, mungkin hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Temuan ini terus berulang,termasuk di Sumbar dan Jambi, ” kata Elviana, didampingi Cherint Iralloza Tasya Senator asal Sumbar.
Elviana juga menyoroti fenomena unik dan berulang, yaitu temuan “kekurangan volume” yang hampir ada di setiap pemerintah daerah Sumatera Barat , bahkan pada dinas teknis yang mengurusi infrastruktur.
“Sebagai contoh, temuan di Pemkab Pesisir Selatan berupa Kekurangan Volume Dua Paket Pekerjaan Jalan pada Dinas PUTR senilai Rp658 juta. Tentu kami ingin mengetahui mengapa hal ini terus berulang dan tetap massif terjadi,” ujarnya. (Tim)
