Keterlambatan TPG Picu Gejolak, Komisi VIII DPR RI Minta Kemenag Percepat Pembayaran
JakCityNews (Jakarta) — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, mendesak Kementerian Agama (Kemenag) untuk mempercepat pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru madrasah sebelum hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Penegasan ini disampaikan menyusul adanya laporan keterlambatan pencairan yang dikeluhkan para pendidik di berbagai daerah.
Abidin menekankan bahwa TPG merupakan hak konstitusional guru yang anggarannya telah dialokasikan oleh negara. Oleh karena itu, pemerintah wajib memastikan dana tersebut diterima tepat waktu guna menjaga kesejahteraan guru, terutama dalam menghadapi kebutuhan ekonomi menjelang Lebaran.
“Kesejahteraan guru madrasah adalah tanggung jawab pemerintah. Keterlambatan pembayaran TPG berpotensi memicu gejolak sosial jika hak guru tidak diprioritaskan sebelum Lebaran,” ujar Abidin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Berdasarkan temuan masa reses di daerah pemilihan Jawa Timur IX, legislator PDI Perjuangan ini mengungkapkan bahwa banyak guru madrasah mengeluhkan jadwal pembayaran yang tidak pasti.
Ia pun meminta Kemenag melakukan langkah konkret, yakni percepatan Verifikasi Simpatika dengan mendesak Kemenag mempercepat validasi data melalui sistem Simpatika agar sekitar 405.438 guru madrasah segera mendapatkan kepastian pencairan.
Kedua, akselerasi SKAKPT dengan meminta mekanisme penerbitan Surat Keputusan Analisis Kelayakan Penerima Tunjangan (SKAKPT) tahap ketiga dan keempat diselesaikan lebih awal.
Ketiga, prioritas Guru Honorer dengan memperhatikan nasib guru madrasah yang selama ini memiliki honor rendah dan sangat bergantung pada tunjangan profesi tersebut.
“Komisi VIII DPR RI akan terus melakukan pengawasan ketat. Kami berharap percepatan ini menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap pahlawan tanpa tanda jasa yang membangun kualitas pendidikan keagamaan di Indonesia, ” kata Abidin. (Nes)
