Antisipasi Dampak Global, Puan Maharani: Pemerintah Harus Mitigasi Dini
JakCityNews (Jakarta) – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah mitigasi yang konkret dan komprehensif guna menghadapi potensi dampak buruk konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah. Puan menegaskan bahwa ketegangan global tersebut berisiko tinggi mengganggu stabilitas ekonomi nasional, terutama pada sektor energi dan nilai tukar mata uang.
Puan menyoroti bahwa dinamika internasional yang memanas dapat memicu lonjakan harga minyak mentah dunia. Hal ini dikhawatirkan akan memberikan tekanan besar pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kami sudah meminta kepada pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memitigasi dampak dari situasi global yang sedang terjadi saat ini. Antisipasi dini sangat diperlukan agar gejolak tersebut tidak menimbulkan tekanan yang lebih besar terhadap perekonomian rakyat, ” ujar Puan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/3/2026)
Puan menjelaskan DPR RI akan mengoptimalkan masa sidang yang sedang berjalan untuk memastikan kesiapan pemerintah. Komisi-komisi terkait di DPR dijadwalkan akan memanggil mitra kerja dari jajaran kementerian untuk memaparkan langkah-langkah antisipatif yang telah disiapkan.
Adapun poin-poin utama yang menjadi fokus perhatian DPR meliputi stabilitas harga energi yakni mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia agar tidak membebani subsidi energi dan daya beli masyarakat. Kedua, ketahanan fiskal yaitu memastikan APBN Tahun Anggaran 2026 tetap responsif dan memiliki ruang gerak (fiskal) yang cukup untuk menyesuaikan diri dengan dinamika global. Ketiga, stabilitas nilai tukar bagaimana menjaga agar volatilitas ekonomi global tidak memperlemah nilai tukar Rupiah secara signifikan.
“DPR melalui komisi terkait akan meminta penjelasan detail mengenai strategi mitigasi pemerintah. Kami berharap kebijakan ekonomi dan fiskal yang diambil benar-benar selaras dengan perkembangan situasi global yang sangat dinamis,” lanjut politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut. (Nes)
