Elpisina Desak Reformasi Tata Kelola Sampah dari Hulu ke Hilir
JakCityNews (Jakarta) — Anggota Komisi XII DPR RI Elpisina mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera menyiapkan langkah darurat guna mengantisipasi lonjakan drastis volume sampah pasca-Lebaran. Peningkatan konsumsi masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri diprediksi akan membebani kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di berbagai wilayah Indonesia.
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas kekhawatiran berulangnya bencana akibat buruknya manajemen limbah. Elpisina menegaskan bahwa tragedi longsornya gunungan sampah di TPA Bantargebang yang baru-baru ini merenggut tujuh nyawa harus menjadi peringatan keras bagi otoritas terkait.
“Tragedi Bantargebang yang menewaskan tujuh orang harus menjadi pelajaran serius. Jangan sampai ada lagi korban akibat pengelolaan sampah yang tidak tertangani dengan baik. Pemerintah harus menyiapkan strategi darurat untuk mengantisipasi lonjakan sampah Lebaran ini,” ujar Elpisina dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (16/3/2026).
Politisi Fraksi PKB ini menilai lonjakan sampah musiman tidak boleh lagi dianggap sebagai rutinitas biasa. Menurutnya, kegagalan pengelolaan sampah di Jakarta sebagai pusat ekonomi mencerminkan kondisi yang jauh lebih mengkhawatirkan di wilayah lain di Indonesia.
“Tragedi Bantargebang adalah cermin kedaruratan pengelolaan sampah di tanah air. Jakarta saja ternyata belum mempunyai manajemen yang mumpuni, apalagi wilayah lain,” tegasnya.
Ia menyoroti ketergantungan berlebih pada TPA sebagai solusi tunggal. Tanpa reformasi tata kelola dari hulu ke hilir, penumpukan sampah yang tidak terkendali akan terus menjadi bom waktu bagi lingkungan dan keselamatan manusia.
Sebagai solusi jangka pendek dan panjang, Elpisina meminta pemerintah melakukan langkah konkret, yakni Optimalisasi Pengangkutan dengan meningkatkan kapasitas armada pengangkut sampah selama puncak arus sampah pasca-Lebaran.Kedua, pengolahan di sumber dengan memperkuat sistem pemilahan dan pengolahan sampah modern di tingkat daerah agar beban TPA tidak mencapai titik kritis.
“Selain itu, juga reformasi tata Kelola yakni menggeser paradigma dari sekadar membuang ke TPA menjadi pengolahan sampah yang berkelanjutan. TPA tidak boleh lagi menjadi satu-satunya solusi. Reformasi tata kelola sampah dari hulu ke hilir sudah harga mati,” tambahnya.
Mengakhiri pernyataannya, Elpisina meminta adanya koordinasi lintas sektor yang lebih intensif antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini krusial agar penanganan sampah pasca-Lebaran tahun ini dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan dampak lingkungan yang fatal maupun jatuhnya korban jiwa di masa depan. (Nes)
