Solusi BIJB Kertajati: BAKN DPR RI Dorong Pengelolaan oleh Operator Profesional

JakCityNews (Jakarta) – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong langkah strategis untuk mempercepat pengalihan pengelolaan operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati kepada operator bandara nasional, Angkasa Pura. Langkah ini dinilai mendesak guna meringankan beban fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta memaksimalkan potensi bandara sebagai penggerak ekonomi.

Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron, mengungkapkan bahwa saat ini operasional Bandara Kertajati masih sangat bergantung pada dana pemerintah daerah. Biaya tinggi yang dikeluarkan setiap tahunnya menjadi tantangan besar bagi kesehatan APBD Jawa Barat.

“Bandara Kertajati saat ini masih membebani pemerintah provinsi sekitar Rp100 miliar setiap tahun untuk biaya operasional, ” ujar Herman dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/3/2026).

Herman menjelaskan bahwa penyerahan pengelolaan kepada Angkasa Pura merupakan solusi konkret untuk meningkatkan efisiensi. Sebagai operator profesional, Angkasa Pura memiliki pengalaman mumpuni dan jaringan luas yang diyakini mampu meningkatkan intensitas penerbangan serta memperkuat konektivitas udara di wilayah Jawa Barat.

“Harapannya Angkasa Pura bisa menambah intensitas penerbangan sehingga biaya operasional dapat tertutupi, ” katanya.

Lebih lanjut, BAKN menekankan bahwa optimalisasi BIJB Kertajati bukan sekadar soal penghematan anggaran, melainkan tentang dampak ekonomi yang lebih luas. Dengan aktivitas penerbangan yang lebih padat, bandara ini diharapkan menjadi katalisator bagi sektor pariwisata, perdagangan, hingga investasi di Jawa Barat dan sekitarnya.

BAKN DPR RI memandang percepatan pengalihan ini sebagai langkah vital agar infrastruktur strategis tersebut dapat berfungsi optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional. (Nes)